Infografis
Lantas kenapa bisa dikatakan kebijakan ambius? Karena salah satu faktor pada 2020 lau Jokowi melarang ekspor bijih nikel sehingga berhasil membuat perusahaan-perusahaan nikel besar dari penjuru dunia seperti China, Korsel, Kanada akhirnya membangun pabriknya di Indonesia. Kala itu WTO pun mengungkap kalau kebijakan itu tidak adil.
Kendati demikian, Jokowi tetap pada kebijakannya sebab memiliki logistik berupa cadangan nikel yang besar. Dengan nikel Jokowi seolah menari di antara dua kaki kekuatan geopolitik global yakni China dan AS.
Presiden ke-7 ini kerap menyebut kalau kedua negara itu sebagai mitra dekat Indonesia. Tak heran jika banyak publik yang mengatakan kalau Jokowi sosok yanng oportunis dengan sebutan pernyataan itu.
Bagian 3 (Demokrasi dan Politik)
Tak hanya membahas mengenai persoalan ekonomi saja, pada artikel ini juga membahas mengenai demokrasi di Indonesia yang dipandang tengah mengalami penurunan di bahwa kepemimpinan Jokowi. Tentu bahasan pada artikel ini sebuah isu yang saat ini sedang memanas di Indonesia.
Mulai dari pelemahan KPK sampai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam melenggangkan Gibran Rakabuming Raka anak pertama Presiden Jokowi, untuk maju ke Pilpres 2024.
Pada artikel ini Financial Times turut mewawancarai Erry Riyana Hardjapameka yang menyebutkan Presiden Jokowi bagus dalam kebijakan ekonomi namun tidak pada demokrasi. Meski Jokowi selalu mengatakan bahwa dirinya menaruh keyakinan penuh terhadap demokrasi.
Namun, faktanya ia malah memperlihatkan yang sebaliknya.
Jadi, apakah beliau sadar sebenarnya kritik tengah tertuju padanya?
Baca Juga: Setelah Permintaan Jokowi Hentikan Kasus E-KTP Ditolak, Muncul Isu Taliban hingga Revisi UU KPK
