Kepala BNN Tegaskan Bakal Menindak Anggota Polri dan TNI yang Terlibat Narkoba

Erick Tanjung, Novian Ardiansyah

Jum'at, 08 Desember 2023 | 14:33 WIB
Kepala BNN Tegaskan Bakal Menindak Anggota Polri dan TNI yang Terlibat Narkoba
Komjen Marthinus Hukom saat dilantik menjadi Kepala BNN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). (YouTube Sekretariat Presiden)

Suara.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba, termasuk aparat penegak hukum.

Penegasan itu ia sampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNN.

"Yang jelas saya tidak mentolerir keterlibatan anggota siapa pun untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer," kata Marthinus di Isana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Marthinus menyampaikan BNN akan melakukan kerja sama dengan setiap stakeholder untuk melakukan koreksi ke internal masing-masing institusi.

"Jadi saya memberi pesan juga kepada siapa pun aparat yang terlibat kita akan melakukan tindakan tegas. Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi dengan kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur kita yang coba-coba bermain dengan bandar narkoba," ujar Marthinus.

Bukam cuma berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Marthinus juga segera berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto prihal prajurit yang terlibat narkoba.

"Begitu juga dgn ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu kita membersihkan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa ketika struktur terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin kuat," tuturnya.

Memiskinkan Bandar Narkoba

Marthinus ingin memiskinkan para bandar narkoba. Tujuannya adalah agar keuangan jaringan bandar melemah sehingga diharapkan peredaran narkoba berkurang, bahkan dihentikan.

baca juga

Menurut Marthinus untuk memutus mata rantai peredaran narkoba maka perlu pelemahan di segala lini sturktural di semua jaringan pengedar.

Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah melemahkan pundi-pundi keuangaan para bandar sehingga mereka tidak lahi mempunyai kesempatan sedikitpun utk melakukan peredaran narkoba.

"Kita tahu bahwa ini semua peredaran narkoba ini ada tiga hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah suplai, yang kedua adalah demand, dan yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," kata Marthinus usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Sebelumnya, Marthinus langsung siap melaksanalan tugas usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Marthinus mengaku bakal mengawasi peredaran narkoba di tanah air.

Bagi Marthinus, tugas mengawasi peredan narkoba di tanag air bukan merupakan tugas mudah, melainkan tugas berar. Apalagi dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan garis pantai yang panjang.

"Sehingga selain anugerah, saya juga ingin mengatakan ini satu tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkoba di Indonesia," kata Marthinus.

Marthinus menyampaikan sejauh dirinya dilantik, belum ara arahan khusus yang diberikan Presiden Jokowi. Tetapi, ia mengaku dirinya memahami dan sudah mengetahui kebijakan-kebijakan presiden berdasarkan pejabat BNM sebelumnya.

Marthinus mengatakan alan melihat undang-undang yang ada untuk kemudian melakukan evaluasi apa yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh BNN.

"Jika itu adalah hal yang baik kita akan lanjutkan dan mungkin perlu ada penambahan kita akan melakukan suatu inovasi-inovasi untuk melakukan, menetralisir semua peredaran narkotik di Indonesia," terangnya.

Marthinus menegaskan dirinya tidak akan mengubah pendekatan yang sudah dilakukan Kepala BNN sebelumnya dalam menangani dan mencegah peredaran narkona. Ia hanya akan meningkatkan terus pengawasan dan pencegahan melalui pendekatan yang selama ini sudah berjalan.

"Yang jelas bagi saya adalah gimana kita memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan bahkan mengurangi demand," kata Marthinus.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tekad Kepala BNN Marthinus Hukom: Miskinkan Bandar Narkoba, Lemahkan Jaringan Pengedar

Tekad Kepala BNN Marthinus Hukom: Miskinkan Bandar Narkoba, Lemahkan Jaringan Pengedar

News | Jum'at, 08 Desember 2023 | 13:47 WIB

Target Marthinus Hukom Usai Resmi Jadi Kepala BNN: Putus Mata Rantai Narkoba di Indonesia

Target Marthinus Hukom Usai Resmi Jadi Kepala BNN: Putus Mata Rantai Narkoba di Indonesia

News | Jum'at, 08 Desember 2023 | 12:57 WIB

Punya Harta Rp 17 Miliar, Irjen Marthinus Hukom Resmi Dilantik Jokowi Sebagai Kepala BNN

Punya Harta Rp 17 Miliar, Irjen Marthinus Hukom Resmi Dilantik Jokowi Sebagai Kepala BNN

News | Jum'at, 08 Desember 2023 | 12:14 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×