Gielbran Ketua BEM UGM Sebut Kinerja Presiden Jokowi Memalukan, Memang Seperti Apa?

Suara.com - Sosok Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeritas Gajah Mada (UGM) belakngan ini tengah menjadi sorotan publik. Tepatnya usai mereka menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumni paling memalukan.

Sertifikat gelar itu diberikan secara simbolik oleh Ketua BEM UGM Gielbran Mohammad Noor kepada sosok yang mengenakan topeng Jokowi. Penobatan dan pemberian tersebut dilakukan di Bundaran UGM pada Jumat (8/12/2023).

"Tidak ada momentum yang lebih tepat daripada sekarang untuk menobatkan beliau (Jokowi) sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," ujar Gielbran.

Penyerahan gelar itu merupakan bentuk kekecewaan anggota BEM UGM terhadap kinerja Jokowi dalam dua periode menjabat.

Di sisi lain, dalam sebuah diskusi pada Kamis (7/12/2023), Gielbran kembali menyinggung sang presiden. Ia menyebut Jokowi sebagai pemimpin dari Jawa, lebih mementingkan kekuasaan daripada etika.

Gielbran juga mengaku jijik dengan Jokowi meski sama-sama dari UGM. Ia menilai presiden membuat Indonesia mencatatkan sejarah yang hina. Di antaranya terkait eks Ketua MK Anwar Usman dan Gibran sebagai cawapres

"Saya melihat orang ini (Jokowi) sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya, saya apa kata tadi...jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia akan menjadi presiden yang sangat hina," kata Gielbran.

"Sejarah menjadi sangat hina ketika ada capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi. Yang satu anak haram konstitusi memimpin sebuah negara besar. Sayang, negara itu dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil," sambungnya.

"Trah politik Jokowi secara tidak langsung ingin melenggangkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dengan adiknya itu disetting. Lalu yang terbaru soal Gubernur Jakarta itu kan dibeli oleh presiden."

Pernyataan yang dikeluarkan Gielbran pada acara tersebut lantas menuai pro-kontra. Tak sedikit yang mengatakan kalau hal itu sebuah penghinan alih-alih kritik. Lantas apa sih bedanya penghinaan dan kritikan yang ditujukan ke pemerintah. Berikut ulasannya.

Perbedaan Kritik dan Hinaan

Kritikan adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Pun demikian di negeri ini, kritik mendapatkan keleluasaan untuk menjadi bungabunga yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi ia sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara.

Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter, meski ia dibangun lewat proses demokrasi.

Namun, di sisi lain kritik terkadang identik dengan menghina. Hal itu pun pernah disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, Dr Mudzakir SH MH.

Ia mengimbuhkan kalau esensi menghina melalui kajian hukum pidana adaah menyerang kehormatan atau nama baik. Penghinaan yang masuk dalam delik aduan meliputi pencemaran nama baik (lisan maupun tertulis), fitna, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, pengsangkaan palsu, dan penghinaan kepada orang mati.

Dalam kasus ini Gielbran mengkritisi kinerja Presiden Jokowi yang dianggap memalukan baginya dan BEM UGM. Namun apakah benar kinerja Presiden selama dua periode ini memalukan? Berikut ulasannya.

Data Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi

Viralnya pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, pun turut disoroti Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ia mengatakan kalau kritik terhadap kinerja Presiden Jokowi harus diuji dengan argumentasi sesuai fakta.

"Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan kepada penyelenggara negara adalah hal yang wajar," ungkapnya, dikutip Senin (11/12/2023).

Stafsus Presiden pun meminta publik untuk melakukan kroscek pada lembaga-lembaga survey mengenai kinerja presiden selama 2 periode ini.

Merujuk pada hasil Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada April 2023 menunjukkan tingkay kepuasaan kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 82%. Angka ini merupakan kepuasan kinerja presiden tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan kinerja Presiden Jokowi mendapat nilai positif 82% responden. Rinciannya 12,3% mengatakan sangat puas dan 69,7% puas.

Sementara itu, penilaian negatif oleh responden mencapai 17,5%. Rinciannya terdiri dari 15,9% kurang puas dan 1,6% tidak puas sama sekali. Sisanya 0,5% responden tidak tahu/tidak menjawab.