Suara.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, mengungkap alasan menolak praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri atas statusnya sebagai tersangka korupsi kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.
Salah satu alasannya karena praperadilan yang diajukan Filri dengan termohon Polda Metro Jaya menyentuh materi pokok perkara.
"Hakim menemukan adanya dalil atau alasan hukum yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya praperadilan, yaitu pada alasan huruf A angka 2, 3, 4 dan 5 serta huruf B karena merupakan materi pokok perkara," kata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2023).
Kemudian bukti yang dihadirkan Firli lewat kuasa hukumnnya dianggap hakim tidak relevan.
"Telah mencampurkan antara materi formil dengan materi di luar aspek formil ang ditentukan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga praperadilan. Ditandai pula dengan diajukan bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan praperadilan a quo," tutur Hakim.
Atas sejumlah pertimbangan itu, hakim menilai praperadilan yang diajukan Firli tidak jelas, sehingga tidak dapat diterima.
"Maka hakim berpendapat dasar permohonan praperadilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obscuur libel. Dengan demikian hakim berpendapat eksepsi termohon (Polda Metro Jaya) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan," jelas hakim.
Sebagaimana diketahui, usai jadi tersangka di Polda Metro Jaya dan diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widoo, Firli melakukan perlawanan atas statusnya.
Firli tidak terima dijadikan tersangka dugaan pemerasaan ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sehingga menggugat Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan itu didaftarkan Firli pada Jumat 24 November 2023, dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL.
Dalam gugatan itu tertulis, Firli sebagai pemohon, dan termohon Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Karyoto.
TERPOPULER
