Suara.com - Setelah sebelumnya dikritik dan dikecam berbagai pihak atas komentarnya yang dianggap bernada SARA, anggota DPD dari Bali, Arya Wedakarna masih terus menggemakan ungkapan “This is Bali, not Middle East” di kanal sosial medianya.
Hal ini terlihat dari unggahan Arya di akun Instagram-nya pada Kamis, 4 Januari 2024, yang memperlihatkan gambar dengan tulisan yang dikutip dari pernyataan anggota DPD dari Bali tersebut pada rapat yang ia lakukan bersama perwakilan pengelola bandara Ngurah Rai dan perwakilan instansi Bea Cukai.
Unggahan tersebut diunggah oleh Arya setelah sebelumnya dirinya mendapatkan banyak kecaman publik terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan salah satu agama. Bahkan unggahan tersebut diunggah sebanyak dua kali setelah sebelumnya Arya sendiri menyampaikan klarifikasinya di akun sosial media yang sama.
Sebelumnya, Arya diketahui mengunggah video di akun Instagram nya yang di dalamnya terdapat cuplikan sang senator mengkritisi petugas Bea Cukai yang menggunakan hijab.
“Jangan kasih yang penutup-penutup (kepala) enggak jelas. This is not Middle East (ini bukan Timur Tengah),” kata Arya dalam video tersebut. Tidak hanya itu, dalam video tersebut Arya juga menyebut para pelaku transportasi online di Bandara Ngurah Rai sebagai “pendatang”.
Sejak mengeluarkan pernyataan tersebut, Arya bukan hanya menerima kecaman. Hingga hari Jumat, 5 Januari 2024, setidaknya ada dua laporan kepada kepolisian yang dilayangkan kepadanya. Selain itu, sekitar 200 massa yang mewakili umat Muslim Bali juga melakukan demonstrasi di kantor DPD Bali.
Tidak hanya itu, tokoh masyarakat Bali seperti Ni Luh Djelantik juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Arya. Tidak hanya Ni Luh, akademisi Universitas Pendidikan Nasional, I Nyoman Subanda, juga menyayangkan pernyataan Arya dan mengatakan bahwa pernyataannya ini berpotensi menjadi bumerang bagi posisi politik Arya.
Di tingkat nasional, pernyataan Arya ini juga ramai-ramai mendapatkan kecaman dari banyak pihak seperti dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Ahmad Sahroni, Majelis Ulama Indonesia, hingga yang terbaru dari Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan, Chairunnisa Yusuf.
TERPOPULER
