REGIONAL:
Suara.com - Beberapa waktu lalu saat debat Pilpres 2024, ribuan tanah Prabowo Subianto sempat jadi sorotan dan pertanyaan dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan.
Anies pada debat capres Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024 singgung soal tanah Prabowo. Awalnya eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan anggaran yang besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru untuk membeli alutsista bekas.
"Kita ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah," ujar Anies saat itu.
Baca juga:
- Dorothea Eliana Indah Wanita yang Setia pada Si Gembel Kolektif Absolut Adian Napitupulu
- Ada Sosok Ini Yang Punya Pengaruh Besar, Prabowo-Gibran Semakin Kuat di Bogor
- Survei LSI Prabowo-Gibran Tertinggi di Jabar, Anak Jokowi Puji Keras Keras Sosok Ini
- Ramai Unggahan Portofolio Anies Selama Menjabat Gubernur, Tagar #TakeAniesLookatJakarta Menggema
"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," lanjut Anies dalam sesi berikutnya.
Prabowo pun menyanggah pernyataan Anies tersebut. Capres nomor urut 2 itu mengatakan data yang dimiliki Anies keliru.
"Itu pun salah. Itu pun salah! Mas Anies, jangan buka data yang salah," kata Prabowo.
Ribuan tanah Prabowo itu kemudian jadi polemik tersendiri. Prabowo beberapa hari setelah debat itu menjelaskan bahwa ribuan tanah itu berstatus Hak Guna Usaha alias HGU untuk proyek lumbung pangan atau food estate.
"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
Nah kekinian sejumlah tokoh kemudian angkat bicara soal duduk perkara tanah milik Prabowo Subianto tersebut, salah satunya ialah Zulfan Lindan, eks politisi PDIP dan Nasdem.
Di kanal Youtube miliknya, Zulfan jelaskan kronologis yang ia ketahui soal tanah Prabowo tersebut. Pria asal Aceh itu mengatakan bahwa tahun 2000, Prabowo berbicara dengannya.
"Saya mau ketemu sama pak Taufik (Kiemas) dong," kata Zulfan, seperti dikutip, Rabu (31/1).
Status Megawati Soekarnoputri saat itu masih menjadi wakil presiden. Zulfan menjelaskan bahwa maksud pertemuan antara Prabowo dan Taufik Kiemas itu untuk membicarakan tanah yang kala itu dimiliki Bob Hasan.
Taufik Kiemas kata Zulfan menyanggupi pertemuan itu dengan Prabowo. Di pertemuan itu lanjut Zulfan, Prabowo mengutarakan niatnya untuk take over Kiani Kertas, perusahaan milik Bob Hasan yang masuk ke BPPN.
"Ini (perusahaan Kiani Kertas) kan jadi pesakitan di BPPN. Yudah mas, Mas Taufik gak ada keberatan. Dan kebetulan Kepala BPPN, Laksamana Sukardi, orang PDIP," jelas Zulfan.
Zulfan menerangkan setelah itu pertemuan Prabowo dengan Taufik Kiemas berlangsung dan ia sudah tak ikut lebih lanjut.
"Ujung-ujungnya jadilah Prabowo itu memiliki yang namanya sekaligus dong karena Kiani Kertas itu pabrik kertas. Dan gak mungkin, orang punya pabrik kertas gak punya lahan," jelas Zulfan.
"Ketika Kiani Kertas di take over Prabowo dari BPPN, otomatis lahannya terikut, yang di Kalimantan dan Aceh. Aceh itu pohon pinus, Aceh Tengah, begitu juga dengan lahan-lahan di Kalimantan, itu juga berkaitan dengan Kiani Kertas," tambah Zulfan.
Menurut Zulfan, persoalan tanah itu sebenarnya sudah selesai. Bahkan Taufik Kiemas sempat mengatakan kepada dirinya bahwa ia senang jika Prabowo mau mengambil itu.
"Yudahlah fan, bagus kalau Prabowo mau ngambil itu. Daripada diambil oleh asing," kata Zulfan menirukan perkataan Taufik Kiemas.
Dijelaskan oleh Zulfan, ide agar tanah tidak dikuasai asing justru diungkap oleh Taufik Kiemas. Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sempat mengatakan hal sama.
"Ide jangan diambil oleh asing itu, pak Taufik (Kiemas) dulu," tegas Zulfan.
TERPOPULER