Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Iwan Tarigan mengaku tak setuju dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyebut film Dirty Vote disebut sebagai film dokumenter yang menyebarkan fitnah.
"Sulit dikatakan berita fitnah," kata Iwan saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).
Iwan menilai apa yang disampaikan dalam Dirty Vote sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Semua itu sesuai fakta di mana di sebutkan nara sumber dan data-datanya yang valid dan runut," jelas Iwan.
Oleh sebab itu Timnas AMIN mengimbau agar masyarakat tidak memilih gerbong penguasa yang dinilai telah berbuat curang seperti disebutkan dalam Dirty Vote.
"Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di tanggal 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas," tutur Iwan.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film yang dipandu tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tersebut bersifat asumsi dan fitnah.
"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Habiburokhman meduga film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun dia meyakini masyarakat tidak akan terpengaruh lantaran berdasar survei mayoritas publik telah memahami kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.
"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," imbuhnya.
Diketahui, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu.
