Jokowi Dilaporkan Ke PBB, Begini Kata TPN Ganjar-Mahfud

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:14 WIB
Jokowi Dilaporkan Ke PBB, Begini Kata TPN Ganjar-Mahfud
Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) sekaligus kader muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud yang juga politisi muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro angkat bicara soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dilaporkan dugaan pelanggaran HAM ke PBB atas dalih pembangunan, itu merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

"Jadi jika ada upaya-upaya investigasi yang didorong oleh masyarakat, saya rasa adalah hal yang baik sebagai mekanisme kontrol atas kekuasaan," kata Aryo Seno Bagaskoro saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Aryo lantas menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 menimbulkan banyak catatan dan jadi cerminan persoalan panjang rezim Jokowi.

"Dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, yang penuh dengan catatan oleh para budayawan, guru besar, akademisi, civil society, dan mahasiswa, hingga investigasi yang dipaparkan oleh salah satunya film Dirty Vote, memang pemilu kali ini beserta aktor-aktornya menjadi cerminan persoalan panjang rezim ini," tuturnya.

Kemudian soal adanya laporan ke PBB, kata dia, selama ini hal yang dilaporkan memang menjadi titik kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Lalu di saat yang sama, kita melihat hari ini concern internasional ada di isu-isu pemenuhan demokrasi substantif, penuntasan kasus-kasus HAM, dan etika pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang memang menjadi titik kritik publik atas pemerintahan Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dilaporkan dugaan pelanggaran HAM ke PBB atas dalih pembangunan. Di mana Jokowi dilaporkan melakukan tindakan reprresif kepada masyarakat dengan dalil pembangunan dalam dua periode kepemimpinannya.

Pelaporan yang dilakukan lembaga Human Rights Working Group (HRWG) juga melaporkan atas represifitas dengan menggunakan isu-isy sektarian yang bermuatan agama sekaligus golongan.

Di awal tahun, koalisi non pemerintah telah menyurati dua komite HAM yakni UN Committe On Economic, Sosial and Cultural Rights dan UN Human Right Commite terkait dengan berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

baca juga

Di awal tahun, koalisi non pemerintah telah menyurati dua komite HAM yakni UN Committe On Economic, Sosial and Cultural Rights dan UN Human Right Commite terkait dengan berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Dua laporan bayangan ini disusun oleh gabungan kelompok masyarakat sipil lebih dari 40 lembaga.

Dalam laporan berjudul sisi gelap pembangunan Jokowi pada dua periode kepemimpinannya disebutkan Jokowi melakukan tindakan represif yang terlihat dalam sejumlah peristiwa seperti peristiwa Rempang, Wadas dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan dalih dan motif pembangunan, Jokowi telah melakukan represifitas (repressive develpmentalis)," bunyi laporan tersebut.

Represifitas pembangunan yang dijelaskan lembaga yakni bagaimana Jokowi pun melakukan represif mirip pada pemerintahan sebelumnya seperti orde baru yang berusaha membungkam kelompok yang tidak mendukung dengan dalih-dalih pentingnya pembangunan demi kepentingan nasional.

Dalam 10 tahun masa jabatan Jokowi telah dianggap mendorong agenda otoritariat eksploratif melalui 6 kebijakan yang berdampak buruk pada lingkungan yakni menciptakan UU Cipta Kerja yang mengabaikan lingkungan dan hak-hak masyarakat, merevisi UU minerba yang memberikan karpet merah bagi industri ekstratif yang merusak alam, membuat proyek strategis nasional yang mendorong percepatan perusakan lingkungan sekaligus melakukan pelemahan KPK yang selama ini berperan penting memberantas korupsi.

Langkah Jokowi lainnya yang dinilai mendorong agenda tersebut ialah merevisi dan mengesahkan UU ITE yang sekaligus menjadi ancaman kebebasan pers.

Laporan ini dilakukan karena Indonesia sendiri telah meretifikasi dua perjanjian internasional mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuban HAM yakni konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (iccpr) dan konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, (icescr) pada tahun 2005.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Beras Kian Mencekik, Perut Orang RI Banyak yang Kelaparan

Harga Beras Kian Mencekik, Perut Orang RI Banyak yang Kelaparan

Bisnis | Rabu, 21 Februari 2024 | 10:06 WIB

Presiden Akan Undang Semua Elite Parpol, Jokowi Mau Main Aman?

Presiden Akan Undang Semua Elite Parpol, Jokowi Mau Main Aman?

Kotak Suara | Rabu, 21 Februari 2024 | 09:24 WIB

Bakal Cetak Sejarah Gabung Koalisi Jokowi, Ini Profil AHY Calon Menteri ATR/BPN

Bakal Cetak Sejarah Gabung Koalisi Jokowi, Ini Profil AHY Calon Menteri ATR/BPN

News | Rabu, 21 Februari 2024 | 08:40 WIB

Segini Gaji dan Tunjangan AHY Jika Dilantik Jadi Menteri

Segini Gaji dan Tunjangan AHY Jika Dilantik Jadi Menteri

Bisnis | Rabu, 21 Februari 2024 | 08:36 WIB

Jokowi Dikabarkan Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN Hari Ini, Dulu Sempat Diisukan Jadi Mentan Tapi Gagal

Jokowi Dikabarkan Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN Hari Ini, Dulu Sempat Diisukan Jadi Mentan Tapi Gagal

News | Rabu, 21 Februari 2024 | 08:31 WIB

AHY Dikabarkan Jadi Menteri, Annisa Pohan Unggah Ceramah Ustaz Bahas Kutu Loncat

AHY Dikabarkan Jadi Menteri, Annisa Pohan Unggah Ceramah Ustaz Bahas Kutu Loncat

News | Rabu, 21 Februari 2024 | 07:31 WIB

Agenda Jokowi Hari Ini: Lantik Menkopolhukam Dan Menteri ATR/BPN Di Istana Negara

Agenda Jokowi Hari Ini: Lantik Menkopolhukam Dan Menteri ATR/BPN Di Istana Negara

News | Rabu, 21 Februari 2024 | 06:48 WIB

Terkini

PNM Bogor Renovasi Atap Mushola Naimah, Warga Kini Beribadah Lebih Nyaman

PNM Bogor Renovasi Atap Mushola Naimah, Warga Kini Beribadah Lebih Nyaman

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 18:24 WIB

Gibran Ngaku Menyesal Kecewakan PDIP, Said Abdullah Sebut Nasi Sudah Jadi Bubur

Gibran Ngaku Menyesal Kecewakan PDIP, Said Abdullah Sebut Nasi Sudah Jadi Bubur

News | Senin, 16 November 2026 | 18:20 WIB

MEDC Gaspol Proyek Migas, Lapangan Sambar Mulai Produksi November 2026

MEDC Gaspol Proyek Migas, Lapangan Sambar Mulai Produksi November 2026

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 18:20 WIB

JBL Sound Fest 2026 Tunjukkan Teknologi Audio Tak Lagi Sekadar untuk Mendengarkan Musik

JBL Sound Fest 2026 Tunjukkan Teknologi Audio Tak Lagi Sekadar untuk Mendengarkan Musik

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 18:20 WIB

Gerindra Jabar Dorong Dasco Jadi Wapres, Klaim Seluruh Kader Sepakat

Gerindra Jabar Dorong Dasco Jadi Wapres, Klaim Seluruh Kader Sepakat

Jabar | Senin, 16 November 2026 | 18:18 WIB

Foto Gibran Masih Terpasang, Ini Jawaban Respati Ardi

Foto Gibran Masih Terpasang, Ini Jawaban Respati Ardi

Surakarta | Senin, 16 November 2026 | 18:17 WIB

Bobby Nasution Minta Foto Gibran Rakabuming Sebagai Wapres Diturunkan

Bobby Nasution Minta Foto Gibran Rakabuming Sebagai Wapres Diturunkan

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 18:16 WIB

Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang-Priok: 6 Mobil Ringsek, Pajero Misterius Tancap Gas

Kecelakaan Beruntun di Tol Cawang-Priok: 6 Mobil Ringsek, Pajero Misterius Tancap Gas

News | Senin, 16 November 2026 | 18:14 WIB

Tak Ingin Dikuasai, Prabowo Pagari Pertambangan RI dari Investor Asing

Tak Ingin Dikuasai, Prabowo Pagari Pertambangan RI dari Investor Asing

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 18:14 WIB

MPR Beri Tenggat hingga 25 November, Prabowo Wajib Setorkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran

MPR Beri Tenggat hingga 25 November, Prabowo Wajib Setorkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran

News | Senin, 16 November 2026 | 18:13 WIB

×