Infografis
"Nah dengan bertambahnya Demokrat itu paling tidak Jokowi mengamankan kekuatan politiknya ya," tegasnya.
Hasil sementara perolehan suara paslon nomor 2 yang unggul membuat Jokowi juga makin percaya diri untuk melakukan berbagai manuver politik. Mengingat ada anaknya yang kemungkinan besar akan meneruskan kekuasaannya sebagai cawapres.
Jika sebelumnya AHY maupun Demokrat yang akan bergabung ke Jokowi terdapat ganjalan dari PDIP. Namun saat Pemilu 2024 yang keduanya pecah kongsi maka kini hal itu bukan lagi alasan.
"Salah satunya mengajak Demokrat yang sebenarnya relasinya minyak dan air dengan PDIP, partai asalnya. Nah sebelumnya dia mau ngajak kan nggak bisa, karena ada Megawati PDIP yang tidak berkenan Demokrat masuk," terangnya.
"Sekarang petanya sudah berubah, meskipun masih di pemerintahan yang sama, Pemiku 2024 itu telah mengubah relasi antar partai dan Jokowi juga mengikuti relasi yang baru itu," sambungnya.
Disampaikan Arya, penting juga untuk membaca pemerintahan Prabowo-Gibran nanti ke depan dengan masuknya AHY kali ini. Jokowi secara tidak langsung ingin melihat sekaligus menunjukkan kepada koalisi Prabowo-Gibran bagaimana sebenarnya performa AHY sebagai menteri.
Percobaan selama delapan bulan sisa masa jabatan ini dinilai menjadi durasi yang cukup untuk membaca AHY dapat dipercaya sebagai pembantu presiden atau justru hanya ingin menunjukkan ambisinya menuju RI 1.
"Jadi jika PDIP itu bersiap dengan posisi dia untuk di luar pemerintah, paling tidak Jokowi mempunyai kekuatan baru pengganti PDIP. Meskipun Demokrat dan PKB belum bergabung eksplisit bergabung tetapi kan DNA Nasdem dan PKB itu lebih ke istana ya daripada di luar pemerintah. Kalau PDIP DNA-nya di luar pemerintah itu juga sangat kuat meskipun dia menjadi partai penguasa," pungkasnya.
Diketahui bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri akhirnya mendapatkan jabatan di masa kabinet Jokowi. AHY baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu, 21 Februari 2023 kemarin.
Baca Juga: Kekayaan 'Dinasti' Keluarga Jokowi, Anak Bontot Paling Tajir
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini menggantian Hadi Tjahjanto yang beralih tugas menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
