Mantan Petinggi WHO: Produk Tembakau Alternatif Solusi Tekan Angka Perokok

Suara.com - Produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik atau vape, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin berpotensi besar dalam menurunkan prevalensi merokok.

Menurut hasil penelitian yang tertuang di berbagai kajian ilmiah, produk-produk tersebut menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau sehingga mampu mengurangi risiko kesehatan akibat merokok. Hanya saja, potensi dari produk ini belum dimaksimalkan secara luas.

Mantan Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Robert Beaglehole dan Profesor Ruth Bonito, mengulas potensi produk tembakau alternatif dalam menurunkan prevalensi merokok dalam laporan yang diterbitkan di jurnal kesehatan global, The Lancet. Laporan berjudul “Harnessing Tobacco Harm Reduction” pada Februari 2024 tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan pengendalian tembakau saat ini belum mampu mengurangi jumlah perokok secara signifikan.

Secara global, hanya 30 persen dari seluruh negara di dunia yang berada pada jalur tepat untuk mencapai target penurunan angka perokok pada 2030, yang ditetapkan WHO.

"Pengendalian tembakau (yang saat ini dilakukan) tidak didasarkan pada bukti terbaru mengenai peran produk tembakau alternatif yang inovatif dalam membantu perokok dewasa beralih ke produk lebih rendah risiko," demikian tertulis dalam laporan The Lancet seperti dikutip, Senin (26/2/2024).

Menurut Robert dan Ruth, gagalnya strategi penurunan angka perokok karena WHO menolak konsep pengurangan bahaya tembakau. Selama ini, banyak orang merokok karena ketergantungan nikotin. Adanya konsep pengurangan bahaya tembakau berfungsi untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko daripada rokok, namun tetap dapat menghantarkan nikotin bagi penggunanya.

“Sayangnya, WHO menolak konsep pengurangan bahaya. Penentangan ini tidak didasarkan pada kemajuan teknologi abad ke-21 dan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang mendorong penentangan nikotin," demikian tertulis.

Sebuah penelitian terbaru bertajuk 'Integrating Harm Reduction into Tobacco Control' pada Oktober 2023, juga menunjukkan hasil yang sama dengan laporan Robert dan Ruth. Studi tersebut menyimpulkan bahwa sejumlah negara, salah satunya Pakistan, berpotensi menurunkan prevalensi merokok selama empat dekade mendatang dengan menerapkan strategi pengurangan bahaya tembakau.

Selain itu, kesuksesan Swedia dalam menurunkan prevalensi merokok menjadi bukti nyata dari efektifnya pendekatan pengurangan bahaya yang memaksimalkan produk tembakau alternatif.

"Selama 15 tahun terakhir, Swedia telah mencapai penurunan angka perokok yang luar biasa yakni turun dari 15 persen pada tahun 2008 menjadi 5,6 persen di tahun 2022," demikian isi penelitian tersebut.

Robert dan Ruth menilai pendekatan pengurangan bahaya tembakau dengan produk tembakau alternatif merupakan kebutuhan yang mendesak. Dukungan pemerintah dan otoritas kesehatan, komitmen seluruh pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pengurangan bahaya tembakau merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko yang diakibatkan merokok.

Dalam kesempatan terpisah, mantan Direktur Kebijakan Penelitian & Kerja Sama WHO, Profesor Tikki Pangestu, mendukung Pemerintah Indonesia memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menurunkan prevalensi sekaligus memitigasi epidemi merokok. Sebab, produk ini merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.

“Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT (Nicotine Replacement Therapy) dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya,” tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.

Tikki berharap, Pemerintah Indonesia juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai. Agar mendukung keberhasilan upaya ini, diperlukan komitmen dari semua pihak utamanya pemerintah.

“Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaannya,” tutupnya.