Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta angkat bicara terkait anggapan kurangnya sosialisasi dalam rencana penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Jakarta yang tinggalnya tak sesuai domisili dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Pihak Pemprov mengaku sudah melakukan sosialisasi sejak lama.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, bahkan sosialisasi penonaktifan NIK itu telah berjalan sejak tahun lalu.
"Rencana penonaktifan NIK sudah disosialisasikan sejak Maret 2023," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (5/2/2024).
Ia juga menyebut kebijakan penertiban data penduduk bukan sekali ini saja dilakukan oleh Pemprov DKI.
"Sejak 2011 sd 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebnayak 2,2 juta (NIK)," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai Pemprov DKI minim dalam melakukan sosialisasi penertiban NIK warga Jakarta.
"Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil rasanya belum maksimal. Sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bukan hanya masalah DPT pemilu, tetapi masalah administrasi lainya seperti rekening bank, BPJS Kesehatan hingga zonasi sekolah," ucap Rio.
Sebagai informasi, pelaksanaan penghapusan NIK merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Meski demikian, penonaktifan NIK ini dikecualikan kepada warga yang sedang mengenyam pendidikan atau dinas kerja di luar kota dalam jangka waktu tertentu, serta warga yang memiliki aset di Jakarta.
TERPOPULER
