REGIONAL:
Suara.com - Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Keadilan Rakyat atau GKR di depan Gedung DPR/ MPR RI, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino mengatakan pihaknya mengerahkan 1.489 personel gabungan. Mereka meliputi anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait," kata Anton.
Dalam pelaksanaan pengamanan, kata Anton, ribuan personel gabungan tersebut akan disebar di sekitar kawasan Gedung DPR/ MPR RI.
Selain menyiapkan personel keamanan, pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa dan penutupan jalan di sekitar kawasan Gedung DPR/ MPR RI. Anton menyebut penerapan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan akan dilakukan secara situasional.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," kata dia.
"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," katanya menambahkan.
Berkenaan dengan itu, Anton mengimbau kepada peserta aksi dapat melaksanakan penyampaian pendapat secara tertib. Dia juga memastikan personel pengamanan yang bertugas akan mengedepankan pendekatan persuasif demi menjaga kondusifitas.
"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," tuturnya.
Aksi yang digelar GKR ini dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB. Mereka penuntut DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU RI.
Selain itu mereka juga menuntut DPR RI agar menurunkan harga beras dan pangan.
TERPOPULER
