Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyoroti gaya kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dianggap kurang peduli dengan aspirasi masyarakat, khususnya para legislator. Hal ini terlihat dari polemik pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ima mengatakan, Komisi E DPRD DKI sudah pernah mengingatkan soal sejumlah potensi permasalahan dalam pendataan KJMU. Namun, Pemprov DKI disebutnya tak menggubris.
"Zaman Heru, itu dia tidak peka, tidak paham (permasalahan) sampai ke bawah. Padahal, saya dan teman-teman di Komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ujar Ima saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).
Ima membandingkan sikap Heru dengan Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Meski PDIP merupakan oposisi, Ima mengakui Anies masih mau mendengar masukan dan kritik dari pihaknya dan fraksi lain.
"Memang, seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran walaupun saya (Fraksi PDIP) oposisi sama dia. Tapi, Pak Heru sendiri, kayaknya kita enggak digubris," tutur Ima.
Dewan di Kebon Sirih kata Ima, pernah mempersoalkan seleksi penerima KJMU berdasarkan hasil pencatatan aset atau kendaraan yang dimiliki tiap keluarga mahasiswa tersebut.
Menurutnya, cara ini belum efektif untuk mengkatagorikan kemampuan sosial-ekonomi setiap orang. Sebab, bisa saja orang lain mencatut data KTP atau KK yang bersangkutan sebagai pemilik aset tersebut.
Hal ini pun juga sudah disampaikan kepada Heru lewat anak buahnya tapi tak didengar. Hingga sekarang ini pendataan KJMU jadi polemik lantaran banyak mahasiswa yang dicoret sebagai daftar penerima.
"Masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Padahal, yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kasihan orang-orang seperti itu, yang harusnya mereka mendapatkan hak, jadi tertunda bahkan hilang," pungkasnya.
Baca Juga: Tegas! Ahok Ogah Dipasangkan dengan Anies Baswedan: Dia Bukan Negarawan
