REGIONAL:
- Analis politik Selamat Ginting memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan merombak kabinet pada Agustus 2026.
- Efisiensi anggaran dan pengawasan ketat oleh Prabowo membuat sejumlah pejabat kementerian merasa tidak nyaman.
- Data KPK menunjukkan ratusan pejabat pemerintah dan dewan terjerat tindak pidana korupsi hingga tahun 2026.
Suara.com - Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, membeberkan akan ada reshuffle sejumlah menteri kabinet Merah Putih dalam Agustus 2026 ini. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026), disinyalir jadi rapat terakhir sejumlah menteri.
Meski Selamat tidak merinci kemungkinan menteri yang akan di-reshuffle, ia menganggap, prediksi itu dapat dibaca dari urutan menteri yang menyampaikan sambutan, pidato, bahkan posisi duduk.
"Ini bisa menjadi rapat kabinet paripurna terakhir sejumlah menteri. Presiden sudah waktunya mengakhiri 'bulan madu' dengan orang-orang Jokowi," sebutnya dikutip pada Jumat (24/7/2026).
Mengawali masa jabatan, Presiden Prabowo Subianto melantik 18 menteri dari kabinet Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 15 menteri aktif hingga kini.
Selain itu, ia pun menyinggung Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diketahui menjabat setidaknya selama lima tahun.
Selamat menyatakan, ada perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Gibran. Begitu pula ada perubahan relasi kuasa Prabowo dengan sejumlah menteri dari pemerintahan sebelumnya.
![Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting berbicara dalam suatu siniar membeberkan akan ada reshuffle anggota kabinet Merah Putih dalam Agustus 2026 ini, dikutip pada Jumat (24/7/2026). [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/25/30181-analis-politik-dan-militer-dari-universitas-nasional-selamat-ginting.jpg)
Buat Menteri Tak Nyaman
Selamat menyebut, efisiensi anggaran kementerian dan pemerintah daerah disengaja oleh Prabowo untuk membuat pelaksana pemerintahan tidak nyaman.
"Enggak bisa main-main dengan oligarki karena dipantau," katanya.
Ia menyebut, hal itu terbukti dengan tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat petugas kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah. Padahal, visi dan misi mereka telah dikonsolidasi melalui retret.
Menurut data KPK, 116 pejabat pemeritahan dan dewan perwakilan yang terjerat TPK sepanjang 2025. Sedangkan per Maret 2026, ada 38 pejabat.
Selamat menanti kemungkinan menteri dan wakil menteri akan menyerah. Sebelum menjadi pejabat negara, selalu membayangkan fasilitas yang nyaman.
Tetapi saat ini, fasilitas yang didapat penyelenggara pemerintah dinilai minim dan hanya cukup untuk membayar gaji pegawai.
"Untuk melalukan inovasi, mereka bingung. Apa mereka mau coba main dengan oligarki? Ya siap-siap ditangkap," katanya.
Selamat menganggap para menteri atau penyelenggara negara sendiri lah yang memecat dirinya sendiri, bukan Presiden.
Reporter: Cornelius Juan Prawira
TERPOPULER