Minta Heru Budi Gratiskan Sekolah Swasta, DPRD DKI Usul KJP Dihapus

Chandra Iswinarno, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 08 Maret 2024 | 23:55 WIB
Minta Heru Budi Gratiskan Sekolah Swasta, DPRD DKI Usul KJP Dihapus
Ilustrasi KJP. (Jakarta.go.id)

Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggratiskan sekolah swasta. Hal ini dianggap penting demi memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bersekolah.

Untuk itu, ia mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus. I menilai masih banyak siswa di sekolah swasta tidak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Setelah KJP dihapus, anggaran bantuan pendidikan itu bisa dialihkan untuk menggratiskan semua sekolah swasta di ibu kota.

“Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Jadi, disamain aja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran,” ujar Azis kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI itu mengatakan, lantaran terbatasnya kuota sekolah negeri yang gratis, banyak siswa yang harus bersekolah di sekolah swasta.

Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak mampu dan akan menjadi beban bagi keluarganya.

Lebih lanjut, pendaftaran KJP juga disebutnya sangat sulit dan banyak syarat yang harus dipenuhi.

Belum lagi masalah zonasi yang kerap dikeluhkan warga Jakarta saat PPDB setiap tahunnya. Menurut dia, sekolah gratis menjadi solusi yang lebih efektif daripada KJP.

“Jadi nggak ribet kalau semua sekolah gratis. Juga nggak ada lagi setiap tahun kita musti komplain masalah zonasi dan KJP. Zaman periode lalu itu tidak ada masalah untuk KJP," ucapnya.

baca juga

"Tapi lain cerita saat ini orang mau dapet KJP itu sangat sulit. Mulai dari Disdik, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, musti melewati itu semua,” tambahnya memungkasi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dibantah Heru Budi, DPRD DKI Kekeuh Pemprov DKI Pangkas Anggaran untuk KJMU

Dibantah Heru Budi, DPRD DKI Kekeuh Pemprov DKI Pangkas Anggaran untuk KJMU

News | Jum'at, 08 Maret 2024 | 20:32 WIB

KJMU Sempat Dicabut Pemprov DKI, Anies: Kalau di Tengah Jalan Diputus, Itu Penderitaan

KJMU Sempat Dicabut Pemprov DKI, Anies: Kalau di Tengah Jalan Diputus, Itu Penderitaan

News | Jum'at, 08 Maret 2024 | 16:36 WIB

Beda KJP dan KJMU, Keduanya Bakal Dihentikan Pemprov DKI Jakarta?

Beda KJP dan KJMU, Keduanya Bakal Dihentikan Pemprov DKI Jakarta?

Bisnis | Jum'at, 08 Maret 2024 | 16:09 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×