Pemprov DKI Kaji Program Sekolah Swasta Gratis untuk Siswa Tak Mampu, KJP Dihapus?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji program sekolah gratis. Nantinya, siswa tidak mampu yang tak mendapat kuota sekolah negeri tetap bisa bersekolah di sekolah swasta.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo. Usulan serupa juga sempat disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu dan kembali disinggung dalam rapat Komisi E DPRD DKI, Kamis (14/3/2024).

"(Usulan) sekolah gratis, sedang dalam kajian," ujar Purwosusilo di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Lebih lanjut, gambaran ke depannya ketika program sekolah swasta dijalankan, kemungkinan besar bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal ditiadakan.

"Sepertinya kalau nanti sekolah gratis, maka tidak ada lagi yang namanya bansos itu (KJP)," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggratiskan sekolah swasta. Hal ini dianggap penting demi memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bersekolah.

Untuk itu, ia mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus. I menilai masih banyak siswa di sekolah swasta tidak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Setelah KJP dihapus, anggaran bantuan pendidikan itu bisa dialihkan untuk menggratiskan semua sekolah swasta di Ibu Kota.

“Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Jadi, disamain aja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran,” ujar Azis kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI itu mengatakan, lantaran terbatasnya kuota sekolah negeri yang gratis, banyak siswa yang harus bersekolah di sekolah swasta. Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak mampu dan akan menjadi beban bagi keluarganya.

Lebih lanjut, pendaftaran KJP juga disebutnya sangat sulit dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Belum lagi masalah zonasi yang kerap dikeluhkan warga Jakarta saat PPDB setiap tahunnya. Menurut dia, sekolah gratis menjadi solusi yang lebih efektif daripada KJP.

“Jadi nggak ribet kalau semua sekolah gratis. Juga nggak ada lagi setiap tahun kita musti komplain masalah zonasi dan KJP. Zaman periode lalu itu tidak ada masalah untuk KJP," ucapnya.

"Tapi lain cerita saat ini orang mau dapet KJP itu sangat sulit. Mulai dari Disdik, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, musti melewati itu semua,” tambahnya memungkasi.