Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menanggapi santai soal bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar. Menurutnya, hal itu bukan bocoran, melainkan spekulasi.
"Sekali lagi, bahwa apa yang dianggap selama ini sebagai 'bocoran' sebenarnya seperti yang selalu kita lihat dalam proses-proses transisi pemerintahan adalah hal yang wajar dan lumrah, tetapi mungkin bukan tepat disebut sebagai bocoran melainkan sebagai spekulasi," kata Sara panggilan akrab keponakan Prabowo ini saat dihubungi, Kamis (28/3/2024).
Sara berujar susunan kabinet yang selama ini beredar tidak berbeda dari isu yang selalu keluar menjelang perombakan kabinet atau reshuffle.
Putri Hashim Djojohadikusumo menganggap mencuatnya spekulasi atas daftar menteri pemerintahan Prabowo mendatang sebagau bentuk antusiasme masyarakat.
"Atau minimal upaya satu orang untuk mencoba berspekulasi sambil memicu obrolan orang tentang kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," kata Sara.
Gerindra sendiri menanggapi santai munculnya beragam spekulasi terkait kabinet. Sara menegaskan bahwa nantinya perihal susunan menteri menjadi wewenang dan hak prerogatif Prabowo begitu resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI.
"Dan itu hal biasa dan kita anggap dengan santai saja. Karena tentunya hak prerogatif ada di Pak Prabowo soal kabinetnya. Kita pun belum tahu bentuk kabinet akan seperti apa, apakah akan ada tambahan-tambahan posisi-posisi atau tidak," kata Sara.
Belum Dibahas
Sejumlah kementerian mengalami perubahan nomenklatur dalam daftar bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil mempertanyakan sumber pihak yang membuat nama daftar menteri-menteri.
Menurutnya, bocoran tersebut tidak bisa terkonfirmasi kebenarannya.
"Judulnya saja bocoran. Bisa iya bisa tidak. Sumbernya juga belum jelas kan?" kata Cheryl dihubungi, Kamis.
Diketahui, salah satu nomenklatur baru bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial ialah kementerian koordinator bidang pangan, gizi, dan pembangunan manusia. Sebelumnya, pada saat ini kementerian tersebut dikenal sebagai Kementerian Koordinator bisnag Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ada juga perubahan nomenklatur kementerian kesehatan menjadi kementerian kesehatan dan badan gizi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara kehutanan bergabung menjadi Kementerian Tata Ruang dan Kehutanan.
Terkait hal itu, Cheryl menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan lanjut di Koalisi Indonesia Maju terkait susunan kabinet. Terlebih menyoal perubahan nomenklatur dan jumlah pos kementerian.
"Ini belum sampai pada pembicaraan formal. Kalau aspirasi-aspirasi dari para pihak mungkin sudah ada. Tapi belum diformalkan. Nomenklatur juga belum ada pembahasan," kata Cheryl.
TERPOPULER
