Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, jika Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih kekinian belum membicarakan soal penyusunan kabinet dari mulai nomenklatur hingga siapa nama calon menteri. Menurutnya, Prabowo masih fokus bahas program makan siang gratis.
"Ya saya nggak tahu karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Baca Juga:
Oke Gas! Program Makan Siang Gratis Prabowo Dibawa ke Rapat APBN
Ia mengatakan, belum sama sekali ada pembicaraaan mengenai hal-hal yang menyangkut kabinet.
"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet itu belum pernah dibicarakan," ungkapnya.
Terkait program makan siang gratis, kata dia, dibahas mengenai pola untuk menjalankannya.
"Jadi kalau soal makan siang itu bagaimana kemudian memanfaatkan anggaran yang ada tetapi kemudian ini lagi dibikin polanya, jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti," tuturnya.
Menurutnya, menganai pembahasan program makan siang gratis tersebut juga masih belum final.
"Dan ini masih belum final, masih dikaji dan masih dalam simulasi-simulasi pun juga sedang dilakukan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," pungkasnya.
Beda dengan Muzani
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto turut meminta kader Partai Gerindra untuk mengisi pos kementerian di kabinet pemerintahan mendatang. Tetapi soal siapa saja nama yang diminta, Gerindra masih merahasiakannya.
"Iya ada, ada yang diminta. Tapi saya nggak tahu yang diminta, yang diharapkan," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (12/5/2024).
Muzani menegaskan persoalan kabinet merupakan hak prerogatif dari Prabowo selaku presiden mendatang.
"Karena itu hak dan domain presiden terpilih," ujar Muzani.
TERPOPULER
