Dicap Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada Gegara Ketuanya Cabul, Wapres Maruf Bela KPU: Tak Semua Kena, yang Bersalah Saja

Suara.com - Kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut KPU tak layak melaksanakan Pilkada 2024 turut ditanggapi oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, para komisioner KPU lainnya tidak bisa turut diseret karena tak terlibat dalam kasus pelecehan seksual Hasyim Asy'ari. 

Menurut Maruf, yang terpenting bagi KPU saat ini adalah membenahi diri dengan memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik.

“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” ujar Maruf di Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (09/07/2024).

Lebih lanjut Maruf menyebut kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan. Sehingga, apabila ada oknum yang melakukan tindakan melenceng, hal tersebut tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi. 

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja,” ucap Maruf.

Ia pun meminta agar jajaran komisioner KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan tidak ada kecurangan.

“Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” tutur Wapres.

“Kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan Pilkada-nya, lebih penting saya kira itu,” pungkasnya.

Sebut KPU Tak Layak Gelar Pilkada 

Mahfud MD sebelumnya turut angkat bicara mengenai kasus cabul eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku terkejut kabar yang menimpa mantan Ketua KPU tersebut. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui akun X (Twitter) miliknya.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," cuit Mahfud MD dikutip pada Senin (8/7/2024).

Mahfud MD menilai secara umum susunan komisioner KPU saat ini sudah tidak layak lagi untuk menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencana pada November 2024.

Politikus yang pernah mencalonkan sebagai Cawapres pada 2024 itu menilai perlu dipertimbangkan untuk pergantian semua komisioner KPU.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang, Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," katanya.

Menurutnya, hasil pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tak ada masalah.

"Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," tulisnya lagi.

Mahfud MD sempat menyinggung mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal komesioner KPU yang mengundurkan diri.

"Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yg isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolakatau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain'. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," lanjutnya.