REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan secara transparan pada Jumat (14/8/2026).
- DPR berencana menyerap aspirasi partai non-parlemen pekan depan dan bersiap menyambut pansel KPU pada bulan Oktober.
- Dasco menegaskan PDI Perjuangan tidak akan ditinggalkan karena pembahasan melibatkan seluruh fraksi secara inklusif dan terbuka.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akan dilakukan secara transparan dan inklusif.
Ia menekankan, bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan ditinggalkan dalam proses tersebut, meskipun saat ini berada di luar pemerintahan.
Dasco menjelaskan, bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk memulai langkah awal pembahasan regulasi pesta demokrasi tersebut.
"RUU Pemilu kami tadi sudah bersepakat dengan para ketua-ketua fraksi, kita akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Dasco, agenda terdekat adalah menyerap aspirasi dari partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen (non-parlemen). Agenda ini sempat tertunda karena padatnya jadwal kegiatan anggota dewan.
"Kemarin karena beberapa kesibukan, itu kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai-partai non-parlemen itu belum sempat dilakukan. Nah, sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober. Sehingga kami sebelum itu akan melakukan proses-proses awal dari pembentukan Undang-Undang Pemilu atau revisi Undang-Undang Pemilu," jelasnya.
Terkait mekanisme teknis di internal DPR, Dasco menyebutkan bahwa pimpinan akan segera menggelar rapat untuk menentukan arah pembahasan RUU ini.
"Kami akan rapimkan dan bamuskan hari Selasa besok, nanti soal itu," tambahnya.
Menanggapi isu mengenai kemungkinan ditinggalkannya PDI Perjuangan dalam pembahasan RUU Pemilu karena statusnya sebagai partai di luar pemerintah, Dasco membantah keras hal tersebut.
Ia menjamin mekanisme di DPR selalu mengedepankan keterbukaan terhadap seluruh fraksi, terutama PDIP yang memiliki kursi signifikan.
"Sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan kalau di DPR ini. Di DPR ini kan pembahasan itu transparan dan terbuka, dan tentunya kami akan mengajak semua pihak, apalagi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi yang terbesar di DPR," pungkasnya.
TERPOPULER