Mengenal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Pengganti Wantimpres

Suara.com - Jelang pergantian presiden RI dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, Badan Legislasi (Baleg) DPR secara tiba-tiba  membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), meskipun sebelumnya tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Bahkan, panja sudah dibentuk untuk menyusun RUU Wantimpres.

Saat ini, sembilan fraksi menyatakan setuju agar RUU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna. Salah satu perubahan utama adalah mengganti nama 'Dewan Pertimbangan Presiden' menjadi 'Dewan Pertimbangan Agung' (DPA).

Ada tiga poin perubahan dalam RUU Wantimpres:

1. Mengubah Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
2. Jumlah anggota yang awalnya delapan kini diserahkan kepada presiden sesuai kebutuhan
3. Syarat menjadi anggota DPA juga mengalami perubahan

Namun, di balik perubahan UU Wantimpres yang berubah nama jadi DPA. Ternyata ada sejarah panjang DPA sejak era orde baru, atau era Presiden Soeharto.

Mengenal Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah nama yang digunakan untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

DPA diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen, dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Pada tahun 1978, Undang-Undang ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978.

DPA pertama kali dibentuk pada 25 September 1945 melalui pengumuman pemerintah dengan 11 anggota. Namun, berdasarkan amandemen UUD 1945, lembaga ini dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada 31 Juli 2003 karena dianggap tidak efisien dan tugasnya seringkali tumpang tindih dengan lembaga lain.

Setelah dihapus, peran DPA digantikan oleh dewan lain yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Meskipun demikian, keberadaan dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diperlukan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UUD NRI 1945, di mana Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Walaupun fungsinya serupa, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki kedudukan yang berbeda dengan DPA. Wantimpres adalah lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, tugas utama Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Nasihat ini dapat diberikan baik diminta maupun tidak oleh Presiden, dan dapat disampaikan secara perorangan atau kolektif oleh seluruh anggota dewan.

Wantimpres melaksanakan fungsinya dengan memberikan nasihat terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara dan tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan isi nasihat tersebut. Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet, kunjungan kerja, dan kunjungan kenegaraan. Untuk melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Ketua dan anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang setara dengan Menteri Negara. Setiap anggota Wantimpres dibantu oleh seorang sekretaris yang memberikan masukan berdasarkan keahliannya, namun sekretaris ini tidak dapat bertindak atas nama atau mewakili Wantimpres.