Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Lanjut, Pemerintah Bantah Anggapan Tak Prioritaskan Prasyarat Sosial dan Lingkungan

Menurutnya yang terpenting adalah menjalankan apa yang menjadi rekomendasi.

"Amdal itu kan ada rekomendasi kan. Nah itu dijalanin apa nggak. Itu kan yang penting," ujarnya.

Kata Greenpeace

Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) disebut tengah mengalami krisis air. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disarankan untuk dihentikan sementara.

Greenpeace Indonesia menemukan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.

Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebutkan kalau Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak dari perubahan iklim.Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebutkan kalau Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak dari perubahan iklim.

Menurutnya banyak hutan yang telah dibabat dan digantikan jadi perkebunan sawit maupun pertambangan juga membuat serapan air jadi minim.

"Kalimantan dikenal kawasan hutan tapi airnya tidak ada, bisa jadi ini menandakan krisisnya meningkat. Artinya memang di level 7-8 kalau kita mau lihat dari skala 10. Ini akan bermasalah ke depan karena sekarang saja penduduknya masih sedikit, apalagi kemudian sudah ada penduduk," kata Arie dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).

Arie menuturkan, langkah pemerintah membangun sejumlah waduk di sekitar pembangunan hanya jadi solusi sementara.

Baca Juga: Ihwal Krisis Air di Kalimantan; Dimulai dari Deforestasi, Makin Parah Sejak Pembangunan IKN

Bukti kalau Jokowi tidak fokus memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, lanjut Arie, terlihat dari pengurusan analisis dampak lingkungan (amdal) yang hanya disusun selama satu tahun.