Kerusakan Lingkungan di Depan Mata, Pakar: Solusi Atasi Krisis Air di IKN Sebenarnya Sederhana

Suara.com - Krisis air di Kalimantan belakangan menjadi sorotan. Kondisi itu tak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekarang masih berlangsung. 

Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa solusi menyediakan ketersediaan air di wilayah Kalimantan Timur itu sebenarnya sederhana.

"Buat saya mengatasi krisis air di IKN itu cukup sederhana, dibanding dengan mengatasi krisis air dengan konteks kelayakan kualitas air di bumi Borneo itu," kata Eko kepada Suara.com, dihubungi Jumat (19/7/2024).

Solusi atas krisis air juga telah dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan melakukan beberapa program terkait pengelolaan air bersih. Eko menyampaikan, sejumlah LSM bahkan telah melakukan instalasi untuk air bersih dan air minum bagi masyarakat Kalimantan sejak tahun 1970-an.

Sehingga, pembangunan IKN oleh pemerintah kini pun sudah seharusnya memikirkan ketersediaan air yang cukup serta kualitasnya baik dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.

"Menurut saya yang dilakukan IKN tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan airnya sendiri juga kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai IKN menjadi menara gading yang bagus di tengah-tengah, tapi tidak bagus lingkungannya, ini perlu digarisbawahi," tutur Eko. 

Dia menyampaikan, pemerintah harusnya mencontoh apa yang dilakukan LSM sejak dulu dengan membantu masyarakat dalam mengelola air. Penting untuk disadari pemerintah agar tidak membuat IKN hanya sekadar pusat industri dan pusat investasi baru. 

"Bagaimana pengelolaan kebutuhan air di IKN dan warga di sekitarnya itu terjaga dan tentunya instalasi air menjadi penting untuk dibangun. Risiko ini harusnya sudah diketahui sejak awal," ujarnya. 

Menyalahkan pembangunan IKN atas krisis air di Kalimantan juga bukan hal yang tepat, lanjut Eko. Karena kondisi tersebut telah menjadi persoalan berlarut-larut sejak adanya penggundulan hutan atau deforestasi pada tahun 1970-an. 

Sehingga, kata Eko, berlanjut atau tidaknya pembangunan IKN tidak bisa langsung dikaitkan dengan krisis air. Hanya saja pemerintah memang punya tanggung jawab mengelola air yang masih ada demi kepentingan bersama. 

"Jangan sampai, bukannya ibu kota negara tapi pusat industri baru, pusat kota investasi baru yang tidak ramah dengan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya air tapi juga kebutuhan dasar yang lain tentunya harus dijaga oleh kebutuhan negara," ucapnya.