Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta meminta adanya pengawasan ketat selama masa transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Apalagi, aset yang ditinggalkan pemerintah pusat nilainya ditaksir sebesar Rp1.600 triliun.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan fungsi pengawasan dari berbagai pihak menjadi penting selama masa transisi ini. Keberhasilan kota Jakarta menjadi kota bisnis berskala global bisa memberi dampak besar bagi negara.
"Jakarta akan menjadi sebuah kawasan yang bukan ibu kota lagi tapi kota keuangan finansial global. Paling tidak yang sekarang harus mulai sama-sama tekuni, awasi, dan amati ada masa transisi yang akan dilewati," ujar Aziz kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).
Aziz memperkirakan, transisi kota Jakarta bakal terjadi selama dua 20 tahun ke depan. Mulai dari transisi aset, pendapatan, hingga budaya penting untuk diperhatikan.
"Di bidang budaya, kita peru mewaspadai banyaknya ragam budaya transnasional yang masuk ke Jakarta agar tetap mampu menjaga budaya lokal," jelas Aziz.
"Kenapa ini penting? Karena itu harus dikawal agar tidak menyusahkan rakyat pada kemudian hari. Lalu ini yang menjadi domain kita," terangnya.
Selain itu, juga akan terjadi transisi administrasi kependudukan. Masyarakat akan merasakan dampak perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Jadi yang punya domisili, KTP besok itu juga mungkin akan ditukar juga karena bukan ibu kota lagi tapi daerah khusus Jakarta. Tapi itu efek yang paling ringan," ucap dia.
Oleh sebab itu, dia ingin agar PWNU DKI Jakarta diperkuat hingga ke tingkat ranting. Sehingga, bisa berpartisipasi aktif mengawal transisi DKI Jakarta menjadi DKJ, termasuk soal penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
Baca Juga: Jajal Jalan Tol di IKN, Jokowi Motoran Bareng Raffi Ahmad dan Sejumlah Influencer
"Dalam 20 tahun ke depan akan sangat penting bagi kita bersama untuk berkomunikasi secara baik sehingga DKJ dengan daerah aglomerasinya bisa kita kawal dengan baik. Kenapa? Karena PBNU pun sudah menugaskan PWNU Jakarta untuk melakukan kajian, pengawalan, dan seterusnya," pungkas dia.
