"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa.
"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.
Menurutnya, banyak anggota koperasi angkot yang ingin bergabung ke dalam program JakLingko. Namun, kuotanya kerap dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu.
"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," pungkasnya.
