Operator Mikrotrans Bongkar Sosok Anggota DPRD DKI yang Kongkalikong dengan Transjakarta, Taufik Azhar dari Golkar!

Suara.com - Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya selaku operator mikrotrans, Rahmadoni, mengungkap sosok Anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga melakukan kongkalikong dengan Direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk pembagian kuota pengadaan mikrotrans. Sosok itu adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI dari Partai Golkar, Taufik Azhar.

Rahmadoni mengatakan, Taufik Azhar merupakan Ketua dari operator angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Ia menyebut ada diskriminasi dari direksi Transjakarta karena selalu memprioritaskan kuota mikrotrans ke KWK.

"Iya benar (Taufik Azhar Golkar). Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ujar Rahmadani kepada wartawan, Selasa (30/8/2024).

Ribuan sopir mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menaungi mikrotrans.

Koordinator Aksi Lapangan, Fahrul Fatah mengatakan, ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko Pemprov DKI yang terlibat dalam aksi ini. Pramudi, pengurus koperasi, dan operator disebutnya terlibat dalam aksi ini.

Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari
kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.

Menurutnya, banyak anggota koperasi angkot yang ingin bergabung ke dalam program JakLingko. Namun, kuotanya kerap dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," pungkasnya.