Suara.com - Pihak Istana Negara tak mempersoalkan rencana rombongan kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dianggap hanya sekadar peninjauan pengerjaan mega proyek tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI, Heru Budi Hartono. Menurut Heru kegiatan kunjungan Projo ini adalah hak yang wajar.
Apalagi, Projo merupakan relawan pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama ini.
"Ya namanya relawan dengan Pak Jokowi kan sah aja sambil lihat perkembangan IKN. Ya ngobrol, ninjau, melihat," ujar Heru di Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
Menurut Heru, jadwal kedatangan Projo ke IKN mengalami pergeseran. Sebab, pemerintah saat ini masih fokus mempersiapkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di sana.
Karenanya, Pj Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak ada pembatalan rencana kunjungan Projo ke Nusantara.
"Projo itu bukan tidak jadi. Projo itu akan nanti ke IKN setelah 17 Agustus. Ditunda, bukan dibatalkan. Ditunda setelah 17 Agustus," ucap Heru.
Jelang peringatan Hari Kemerdekaan, Heru menyebut saat ini panitia pelaksana HUT ke-79 RI bakal mematangkan persiapan kegiatan sejak tanggal 14 Agustus hingga hari-H.
"Tanggal 14, 15, 16 itu ada gladi bersih. Jadi kami konsentrasi di sana. Termasuk Pak Presiden tanggal 14 ada di sana untuk lihat gladi kotor dan gladi bersih," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak sekitar 500 relawan untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tadi sudah bilang sama bapak, tanggal 11. Kita berangkat (tanggal) 10 dan 11 (Agustus), tapi acaranya sama Pak Presiden tanggal 11 (Agustus). Iya, 500 orang," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Budi menjelaskan bahwa ratusan relawan Projo akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada 11 Agustus mendatang di IKN.
Menurut Budi, relawan memandang bahwa IKN adalah program warisan (legacy) dari Presiden Jokowi. IKN, kata Budi, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia sentris.
Seluruh Istana Presiden yang ada di Indonesia, kata Budi, saat ini merupakan peninggalan kolonial atau zaman pemerintahan Belanda.
"Kalau teman bilang ini pembuatan negara itu artinya, karena istana kita istana di Indonesia ini semuanya produk kolonial. Kita bikin istana sendiri di Nusantara," ujar Budi sebagaimana dilansir Antara.
TERPOPULER
