REGIONAL:
Suara.com - Sekira tiga pekan jelang pendaftaran pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan masih belum mendapat mitra koalisi.
Terkait hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan mengklaim sudah berusaha maksimal memberikan karpet agar bisa berlaga di kontestasi Pilgub Jakarta.
Seperti diketahui, PKS merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan bersama kadernya Sohibul Iman pada 25 Juni lalu. Sementara, rekan satu koalisi di Pilpres 2024, PKB turut mengkritik dan menganggap blunder.
Namun, PKS tetap berkeyakinan duet berjuluk AMAN bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta 2024, dengan catatan Anies mampu membantu PKS mencari rekan koalisi.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar di Pilkada DKI Jakarta, padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta dengan perolehan 18 kursi DPRD. Hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri.
"Kita masih terus berikhtiar, terus berusaha, sampai batas tertentu, jangan sampai jelang akhir juga tidak ada kepastian, karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar," kata Khoirudin di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).
Peluang PKS maju di Pilkada Jakarta semakin terdesak lantaran Partai NasDem dan PKB diperkirakan bakal gabung ke KIM sehingga menyisakan PKS sebagai satu-satunya partai yang mendukung Anies Baswedan.
Posisi Anies yang bukan kader partai membuat PKS terjepit, jika berkoalisi dengan PDIP. Pasalnya, andaikata PDIP mau berkoalisi, tentu PKS tidak bisa menempatkan kadernya sebagai pendamping Anies Baswedan. Kondisi ini memaksa PKS untuk realistis, mengocok ulang, berhitung-hitung dalam tentukan langkah terbaik ke depan.
"Menyandingkan Anies dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta akan sulit diterima PDIP. Mereka pasti ingin mencalonkan kadernya sebagai cawagub," ujar Direktur Survey and Polling Indonesia Igor Dirgantara.
Secara terpisah, politikus senior PKS Tifatul Sembiring memastikan partainya tidak pernah berubah, terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa. Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan keji yang menyebut PKS mendukung politik dinasti, suul khotimah dan tergiur kekuasaan.
"Cita-cita menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan, berkhidmat untuk rakyat senantiasa kami perjuangkan. Bisa lihat rekam jejak PKS selama di parlemen dan di pemerintahan," kata dia dalam cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat, Rabu (7/8/2024). Tifatul sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Pilgub Sumatera Utara (Sumut) contohnya. PKS sejatinya sudah tertarik untuk mengusung Edy Rahmayadi melawan Bobby Nasution, dengan syarat Edy bisa meyakinkan PDIP untuk berkoalisi. Kenyataannya, Edy tak kunjung mengantongi dukungan dari PDIP hingga kini. PKS ogah menunggu tanpa kepastian.
"Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan? Padahal ada batas-batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon, dan lain-lain yang harus dilengkapi semua," ujarnya
Rupanya PKS sudah cukup sabar menunggu, hingga mendapati beberapa kali penundaan. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidaktertarikan PDIP dalam membentuk koalisi bersama PKS. "Namun sampai lebih kurang 4 kali penundaan, bahkan sampai hari ini, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy. Belum ada kepastian, dan siapa cawagubnya," ucap dia.
Tak ada kepastian ini yang menjadi penyebab PKS melabuhkan dukungannya ke Bobby Nasution, bersama sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju di Sumut. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan langsung surat rekomendasi itu kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (2/8/2024). "Arahan dari DPP, tidak mewajibkan PKS berkoalisi dengan rekan-rekan di Koalisi Perubahan. Koalisi pilkada di daerah lebih cair," kata dia.
TERPOPULER