Infografis
Kurang dari setahun masa jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar berakhir, Airlangga Hartarto digoyang isu Munaslub.
Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar hasil Musyawarah Nasional partai Golkar pada 2019 lalu yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketum dievaluasi.
Desakan tersebut mencuat bertepatan ketika menjelang Pilpres 2024 dimana saat itu Airlangga Hartarto tengah diusung maju sebagai bakal calon presiden.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut evaluasi perlu dilakukan melalui Munaslub lantaran partai kala itu dianggap tersandera dan tak bisa leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.
Namun upaya mendegradasi tersebut urung terlaksana setelah Airlangga dan Bambang Soesatyo menunjukkan sikapnya bahwa internal Partai Golkar tetap solid.
Menukik Usai Pilpres
Nama Airlangga Hartarto kembali digadang menduduki kursi ketum Partai Golkar setelah mampu mengantarkan partainya berada di posisi kedua di Pemilu 2024.
Diketahui, berdasar hasil rekapitulasi KPU, Golkar menjadi partai dengan suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.
Golkar mencatatkan perolehan sebesar 23.208.654 suara atau sebanyak 15,28 persen.
Baca Juga: Konflik Internal Semakin Panas? Airlangga Sebut Keputusan Mundur demi Keutuhan Partai Golkar
Atas capaian itu, Airlangga Hartarto pun dijagokan untuk maju kembali sebagai ketum Partai Golkar.
Bila itu terwujud maka Airlangga bakal mencetak sejarah sebagai satu-satunya kader yang mampu menjadi ketua umum sebanyak dua kali.
Namun, empat bulan sebelum Munas yang sedianya digelar pada Desember mendatang, Airlangga Hartarto menyatakan mundur.
Pernyataannya mundur menimbulkan kesan multitafsir. Ada yang menduga bahwa ini adalah bagian kudeta merangkak dari Istana hingga ia dikabarkan tersandera kasus hukum.
Lebih jauh, sejumlah pengamat menyebut bahwa mundurnya Airlangga Hartarto berpotensi memberi pengaruh terhadap arah yang diambil partai Golkar ke depan termasuk yang terdekat soal sikapnya di Pilkada 2024.
