Suara.com - Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024).
Dalam pernyataannya yang beredar luas, Airlangga Hartarto menyatakan telah mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu (10/8/2024) malam.
Kepada suara.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo menyatakan mundurnya Airlangga Hartarto kemungkinan karena ingin fokus di pemerintahan.
"Mungkin karena mau fokus di pemerintahan dan tantangan ke depan berkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks," ungkapnya pada Sabtu petang.
Airlangga Hartarto diketahui didapuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2019 lalu. Masa jabatannya selama 5 tahun, yang sedianya usai pada Desember 2024.
Sebelum berakhir menukik alias mundur sebelum masa jabatannya selesai, terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut sempat diwarnai intrik hingga rebutan suara.
Diketahui, untuk merebut pucuk pimpinan Partai Golkar, Airlangga Hartarto harus bersaing sengit dengan sejumlah kader lainnya diantaranya Agun Gunandjar, Aris Mandji, Indra Bambang Utoyo, Achmad Annama, Ali Yahya, Bambang Soesatyo serta Ridwan Hisjam.
Restu Jokowi
Pasca Setya Novanto ketua umum Partai Golkar sebelumnya yang terpaksa mundur usai terjerat kasus korupsi E KTP, nama Airlangga Hartarto menjadi salah satu sosok yang santer dikaitkan bakal menggantikan posisinya.
Munculnya nama Airlangga di bursa suksesor Setnov sebagai Ketum Partai Golkar disebut dapat dukungan dari Wapres kala itu Jusuf Kalla, yang tak lain juga merupakan salah satu senior di partai Golkar.
Disamping itu, Airlangga juga telah mendapat restu dari Jokowi untuk maju sebagai calon Ketum Partai Golkar.
Kabar itu bahkan sempat dikemukakan Airlangga ketika berbicara kepada awak media.
"Saya diperbolehkan ikut karena akan membantu beliau," klaimnya.
Drama Bamsoet
Meski telah mendapat dukungan dari penguasa, jalan Airlangga Hartarto untuk menduduki kursi ketum Partai Golkar tak lantas mulus-mulus saja.
Sebelum diadakan Munas Golkar, Airlangga Hartarto harus berebut suara dengan Bambang Soesatyo yang kala itu disebut sebagai pesaing terkuatnya.
Kedua kader Golkar ini diketahui tengah memperebutkan suara dari DPD tingkat I dan DPD tingkat II.
Airlangga disebut telah berhasil mengantongi 514 suara sementara Bamsoet memperoleh 367 dari total 559 suara yang diperebutkan.
Di tengah persaingan yang menghangat, Airlangga menyerahkan posisi Ketua MPR kepada Bamsoet.
Keduanya pun tampak memperlihatkan keakraban setelah Airlangga sebagai hadir di acara pelantikan Bamsoet sebagai Ketua MPR.
Pemandangan itu sekilas seperti meluluhkan persaingan diantara kedua kader Partai Golkar tersebut.
Hingga kemudian pada Jumat 22 November 2019, Bamsoet mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar.
Tetapi tak lama setelah pendaftaran ditutup, Bamsoet dan sejumlah kader yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mundur.
Ahmadi Noor Supit selaku Ketua Tim Pemenangan Bamsoet menyebut sikap tersebut diambil untuk menghindari perpecahan di internal Partai Golkar.
Mundurnya sejumlah kandidat itu, seperti memberi karpet merah untuk Airlangga Hartarto yang sejak awal digadang-gadang bakal mampu menduduki kursi ketum Partai Golkar.
Tercatat saat itu, hanya Ridwan Hisjam yang tetap bertahan untuk maju sebagai calon ketum Golkar menghadapi Airlangga Hartarto.
Kursi Ketum Partai Golkar
Setelah melewati berbagai proses nan berliku, pada Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, Airlangga Hartarto akhirnya resmi didapuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk masa jabatan 2019-2024 setelah dipilih secara aklamasi.
Cara aklamasi tersebut ditempuh setelah pimpinan sidang menyatakan tak ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum selain Airlangga Hartarto.
Kemelut Jelang Pilpres 2024
Kurang dari setahun masa jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar berakhir, Airlangga Hartarto digoyang isu Munaslub.
Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar hasil Musyawarah Nasional partai Golkar pada 2019 lalu yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketum dievaluasi.
Desakan tersebut mencuat bertepatan ketika menjelang Pilpres 2024 dimana saat itu Airlangga Hartarto tengah diusung maju sebagai bakal calon presiden.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut evaluasi perlu dilakukan melalui Munaslub lantaran partai kala itu dianggap tersandera dan tak bisa leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.
Namun upaya mendegradasi tersebut urung terlaksana setelah Airlangga dan Bambang Soesatyo menunjukkan sikapnya bahwa internal Partai Golkar tetap solid.
Menukik Usai Pilpres
Nama Airlangga Hartarto kembali digadang menduduki kursi ketum Partai Golkar setelah mampu mengantarkan partainya berada di posisi kedua di Pemilu 2024.
Diketahui, berdasar hasil rekapitulasi KPU, Golkar menjadi partai dengan suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.
Golkar mencatatkan perolehan sebesar 23.208.654 suara atau sebanyak 15,28 persen.
Atas capaian itu, Airlangga Hartarto pun dijagokan untuk maju kembali sebagai ketum Partai Golkar.
Bila itu terwujud maka Airlangga bakal mencetak sejarah sebagai satu-satunya kader yang mampu menjadi ketua umum sebanyak dua kali.
Namun, empat bulan sebelum Munas yang sedianya digelar pada Desember mendatang, Airlangga Hartarto menyatakan mundur.
Pernyataannya mundur menimbulkan kesan multitafsir. Ada yang menduga bahwa ini adalah bagian kudeta merangkak dari Istana hingga ia dikabarkan tersandera kasus hukum.
Lebih jauh, sejumlah pengamat menyebut bahwa mundurnya Airlangga Hartarto berpotensi memberi pengaruh terhadap arah yang diambil partai Golkar ke depan termasuk yang terdekat soal sikapnya di Pilkada 2024.
TERPOPULER
