Jalan Airlangga Hartarto Duduki Kursi Ketua Umum Partai Golkar: Dari Intrik Berakhir Menukik

Sebelum diadakan Munas Golkar, Airlangga Hartarto harus berebut suara dengan Bambang Soesatyo yang kala itu disebut sebagai pesaing terkuatnya.

Kedua kader Golkar ini diketahui tengah memperebutkan suara dari DPD tingkat I dan DPD tingkat II.

Airlangga disebut telah berhasil mengantongi 514 suara sementara Bamsoet memperoleh 367 dari total 559 suara yang diperebutkan.

Di tengah persaingan yang menghangat, Airlangga menyerahkan posisi Ketua MPR kepada Bamsoet.

Keduanya pun tampak memperlihatkan keakraban setelah Airlangga sebagai hadir di acara pelantikan Bamsoet sebagai Ketua MPR.

Pemandangan itu sekilas seperti meluluhkan persaingan diantara kedua kader Partai Golkar tersebut.

Hingga kemudian pada Jumat 22 November 2019, Bamsoet mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar.

Tetapi tak lama setelah pendaftaran ditutup, Bamsoet dan sejumlah kader yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mundur.

Ahmadi Noor Supit selaku Ketua Tim Pemenangan Bamsoet menyebut sikap tersebut diambil untuk menghindari perpecahan di internal Partai Golkar.

Mundurnya sejumlah kandidat itu, seperti memberi karpet merah untuk Airlangga Hartarto yang sejak awal digadang-gadang bakal mampu menduduki kursi ketum Partai Golkar.

Tercatat saat itu, hanya Ridwan Hisjam yang tetap bertahan untuk maju sebagai calon ketum Golkar menghadapi Airlangga Hartarto.

Kursi Ketum Partai Golkar

Setelah melewati berbagai proses nan berliku, pada Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, Airlangga Hartarto akhirnya resmi didapuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk masa jabatan 2019-2024 setelah dipilih secara aklamasi.

Cara aklamasi tersebut ditempuh setelah pimpinan sidang menyatakan tak ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum selain Airlangga Hartarto.

Kemelut Jelang Pilpres 2024

Kurang dari setahun masa jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar berakhir, Airlangga Hartarto digoyang isu Munaslub.

Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar hasil Musyawarah Nasional partai Golkar pada 2019 lalu yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketum dievaluasi.

Desakan tersebut mencuat bertepatan ketika menjelang Pilpres 2024 dimana saat itu Airlangga Hartarto tengah diusung maju sebagai bakal calon presiden.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut evaluasi perlu dilakukan melalui Munaslub lantaran partai kala itu dianggap tersandera dan tak bisa leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.

Namun upaya mendegradasi tersebut urung terlaksana setelah Airlangga dan Bambang Soesatyo menunjukkan sikapnya bahwa internal Partai Golkar tetap solid.

Menukik Usai Pilpres

Nama Airlangga Hartarto kembali digadang menduduki kursi ketum Partai Golkar setelah mampu mengantarkan partainya berada di posisi kedua di Pemilu 2024.

Diketahui, berdasar hasil rekapitulasi KPU, Golkar menjadi partai dengan suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.

Golkar mencatatkan perolehan sebesar 23.208.654 suara atau sebanyak 15,28 persen.

Atas capaian itu, Airlangga Hartarto pun dijagokan untuk maju kembali sebagai ketum Partai Golkar.

Bila itu terwujud maka Airlangga bakal mencetak sejarah sebagai satu-satunya kader yang mampu menjadi ketua umum sebanyak dua kali.

Namun, empat bulan sebelum Munas yang sedianya digelar pada Desember mendatang, Airlangga Hartarto menyatakan mundur.

Pernyataannya mundur menimbulkan kesan multitafsir. Ada yang menduga bahwa ini adalah bagian kudeta merangkak dari Istana hingga ia dikabarkan tersandera kasus hukum.

Lebih jauh, sejumlah pengamat menyebut bahwa mundurnya Airlangga Hartarto berpotensi memberi pengaruh terhadap arah yang diambil partai Golkar ke depan termasuk yang terdekat soal sikapnya di Pilkada 2024.