Banding usai PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, MK: Putusan Itu Tak Sesuai Harapan!

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar hari ini, tujuh dari sembilan hakim konstitusi sepakat untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

RPH tersebut diikuti oleh tujuh hakim sementara yang tidak hadir ialah Anwar Usman dan Ridwan Mansyur.

“Ada tujuh hakim yang ikut RPH, karena pak Hakim Anwar Usman tidak ikut karena keperluan lain,” kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

“Kemudian hakim konstitusi Ridwan Mansyur juga sedang ada tugas ke luar negeri,” tambah dia.

Fajar menyebut tujuh hakim yang hadir RPH menilai putusan PTUN Jakarta itu tidak sesuai harapan dan mereka melihat adanya ruang untuk melakukan banding. 

“Yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk me-challenge keputusan itu dan itu adalah mekanisme banding itu,” tandas Fajar. 

Gugurkan Suhartoyo Pengganti Anwar Usman

Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap Surat Keputusan jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Hal itu tertuang dalam Putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” demikian dikutip dari putusan tersebut, Selasa (13/8/2024).

Pada putusan yang sama, PTUN Jakarta memerintahkan MK untuk mencabut SK tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Pasalnya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan SK tersebut batal atau tidak sah.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," masih dalam putusan yang sama.

Meski begitu, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali menduduki jabatan sebagai Ketua MK. 

Majelis hakim juga tidak menerima permohonan adik ipar Presiden Joko Widodo itu untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per hari, apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini. Namun, MK justru diwajibkan membayar perkara sebesar Rp 369 ribu.