Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku sangat siap jika memang jabatannya sebagai menteri, dicopot oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu menyusul dengan isu perombakan kabinet Jokowi, dalam waktu dekat ini. Yasonna mengaku, hal itu merupakan kewenangan penuh Jokowi sebagai kepala negara.
“Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia,” kata Yasonna, di Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).
“Am I ready or not? I’m more than ready (Saya siap atau tidak, saya lebih dari siap),” tambahnya.
Yasonna mengaku tidak terlalu ambil pusing soal isu perombakan tersebut. Ia justru meminta semua pihak menunggu, apakah reshuffle itu benar terjadi atau tidak.
“Kita tunggu lusa,” tandasnya.
Sebelumnya, saat berpidato pada Upacara Peringatan HUT Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik selama sepuluh tahun memimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Barangkali ini hari terakhir saya memimpin Upacara 17 Agustus di Kementerian Hukum dan HAM. Saya telah memberikan hati, pikiran. I have done my best (Saya sudah melakukan yang terbaik)," kata Yasonna ketika memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Sabtu.
Yasonna juga mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya, termasuk rotasi, mutasi, dan hukuman kepada pegawai yang melanggar, mungkin tidak selalu diterima oleh semua pihak. Namun, ia menegaskan bahwa hukuman adalah bagian dari pelajaran yang diperlukan untuk mencapai kemajuan. Baginya, reward dan punishment adalah elemen penting dalam mengelola organisasi yang baik.
Yasonna juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan memimpin Kemenkumham selama dua periode. Ia mendorong para pegawai, terutama yang masih muda, untuk bekerja keras demi menggapai mimpi dan tidak takut menghadapi kegagalan. Menurutnya, dengan persiapan yang matang dan kerja keras, kesuksesan akan tercapai, meski harus melalui berbagai tantangan.
Terpisah, Presiden Joko Widodo, sebelumnya buka suara setelah kembali mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle. Terlebih isu yang berhembus disebut-sebut akan dilakukan pekan ini.
"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
"Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi pula.
TERPOPULER
