Temui DPR, 18 Konfederasi Buruh Serahkan Bundelan Draf RUU Ketenagakerjaan Hasil Konsolidasi

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima kunjungan perwakilan dari 18 konfederasi buruh di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Pertemuan ini dilakukan guna menyerahkan draf masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok oleh Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Pertemuan ini awalnya dilangsungkan secara tertutup.

Usai pertemuan Cucun menegaskan, komitmen DPR untuk terus membuka pintu bagi masukan dari berbagai elemen pekerja.

Ia menyatakan bahwa proses penyusunan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan akan dilakukan secara inklusif meskipun dalam masa reses.

"Kita menerima dari 18 konfederasi para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita. Walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus meng-accept dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan draft naskah akademik untuk apa, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini," ujar Cucun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Cucun menjelaskan, bahwa tahapan RUU ini masih panjang, mulai dari pembahasan di Panja, harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), hingga nantinya diparipurnakan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus kepastian hukum bagi pengusaha demi iklim investasi yang sehat.

"Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan, yang penting apa yang diharapkan, semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara. Yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum," katanya.

"Jadi kalau sudah sama-sama balance, mana kepentingan daripada pekerja, kemudian juga proteksi para pekerja, perlindungan, dan kepastian hukum untuk para pengusaha, ini yang diharapkan sehingga iklim investasi di kita akan tumbuh kembang secara besar. Ya," tambah Cucun.

Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi langkah cepat DPR RI. Ia menyebut bahwa koalisi ini mewakili mayoritas kekuatan buruh di Indonesia.

"Baik, terima kasih Pak Cucun, Wakil Ketua DPR yang sudah memfasilitasi kami bertemu dengan Panja RUU Ketenagakerjaan. Kami dari 18 konfederasi buruh, 157 federasi tingkat nasional, artinya 90% kekuatan buruh ada di koalisi ini. Dan kami menyiapkan draft RUU Ketenagakerjaan selama 1 minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR," kata Andi Gani.

"Karena itu, dan saya yakin DPR serius. Pak Cucun dia sangat luar biasa berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder," sambungnya.

Andi juga mengingatkan adanya batasan waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan regulasi ini.

"Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 31 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR, di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan," ujarnya.

Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya dialog sosial yang nyata dalam penyusunan RUU ini.

Ia merinci sejumlah poin krusial yang termuat dalam dokumen yang mereka serahkan.

"Dan memang kami berharap karena ini sangat sangat apa namanya, terkonsolidasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh koalisi besar serikat buruh yang ada sekarang ini. Semoga ini enggak hanya kamuflase dan memang inilah saatnya kami dilibatkan untuk melakukan dialog sosial, Pak. Ada poin-poin memang saya sebutkan aja sedikit, tentang PKWT, tentang alih daya, lalu tentang isu PRT, ada just transisi, ada pekerja digital untuk perlindungannya, ada juga tenaga kerja asing. Jadi itu dokumen sudah kami serahkan," kata Elly.