Suara.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyambut baik putusan MK No 60 /PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Dengan putusan ini, kesempatan Anies maju Pilkada DKI kembali terbuka.
Menurut Sahrin, putusan MK ini telah memberikan dampak positif bagi sistem demokrasi di Jakarta. Tak hanya Anies, para kandidat lain yang ingin mengikuti kontestasi politik daerah dan terkendala tiket partai kini mendapatkan keringanan.
“Ini merupakan angin segar bagi iklim demokrasi kita, kami menyambut baik putusan ini untuk segera dipelajari dan ditindaklanjuti,” ujar Sahrin kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).
Selain itu, ia meyakini Pilkada Jakarta bakal lebih kompetitif setelah putusan MK ini. Sebab, sebelum ini hanya ada satu pasang calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Ridwan Kamil (RK)-Suswono.
Lalu, ada juga pasangan dari jalur independen yang berpeluang maju dalam Pilkada DKI, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
RK-Suswono sendiri hampir dipastikan menjadi satu-satunya pasangan yang mendapatkan tiket dari partai politik. Sebab, 12 parpol yang tergabung dalam KIM Plus ikut mengusungnya.
Sementara, PDIP satu-satunya parpol yang belum menentukan sikap tak bisa mengusung jika hanya sendiri tanpa membentuk koalisi.
“Putusan ini insya Allah akan membuat Pilkada khususnya di Jakarta berlangsung lebih kompetitif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sahrin menyebut dengan Pilkada yang kompetitif, maka harapannya akan muncul calon-calon kepala daerah yang ide, gagasan, janji-janji, dan programnya relevan dengan kebutuhan masyarakatnya
“Kami melihat rakyat perlu diberikan pilihan-pilihan (calon kepala daerah) sehingga mereka dapat menilai pemimpin mana yang sesuai dengan harapan mereka bahkan bisa menguji janji atau program yang relevan untuk mereka ke depannya,” jelasnya
Tak hanya itu, selain memberi manfaat bagi rakyat dan calon kepala daerah, partai-partai juga akan merasakan manfaat putusan ini, dimana akan membuat menuver partai lebih dinamis dalam berkoalisi, dan memilih siapa yang diusung berdasarkan keinginan konstituen mereka
“Dengan batasan 7,5 persen kami melihat partai yang bisa mengajukan calon sendiri sekaligus membuka jalan bagi gabungan partai-partai untuk mencapai batasan tersebut, dan dengan batas waktu sampai 29 Desember saya rasa dinamikanya akan semakin menarik," pungkasnya.
