Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menganggap jika Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dipaksakan untuk disahkan maka akan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun meminta para pemuda turun ke jalan.
Ia awalnya menyampaikan, jika pembahasan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI dianggap cacat prosedur. Sehingga fraksi PDIP menyatakan penolakannya terhadap RUU Pilkada.
"Kemarin dalam rapat baleg, PDIP menyatakan tidak sependapat dengan keputusan baleg dan pemerintah. Nah, hari ini, kami dalam paripurna ini juga tidak sependapat dengan revisi UU itu, selain cacat secara prosedur, juga cacat secara materi atau substansi. Maka hari ini kita tahu ini belum kuorum," kata Masinton fi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Untuk itu, kata dia, jika RUU Pilkada dipaksakan untuk disahkan maka akan menabrak konstitusi.
"Nah, kalau ini dipaksakan ya, dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini," ujarnya.
Ia menegaskan, kekinian negara dalam situasi darurat lantaran putusan MK ditabrak. Ia tak segan meminta pemuda turun ke jalan melancarkan demontrasi.
"Ini kita berada dalam situasi darurat konstitusi. Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah," ujarnya.
"Anak-anak muda patriotik turunlah ke jalan, selamatkan Republikmu," sambungnya.
