Suara.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengungkap berbagai masalah yang akan muncul ketika Muhammadiyah memaksakan untuk menerima lahan bekas tambang dari pemerintah. Masalah suap menjadi salah satu yang disoroti.
"Oh jelas (lahan bekas banyak masalah). Kami waktu 4 tahun di KPK itu antaranya menekuni sektor tambang tidak hanya batu bara," kata Busyro saat ditemui di Fisipol UGM, Senin (26/8/2024).
Disampaikan mantan Ketua KPK itu, potensi permasalahan itu akan muncul sejak prosesnya. Termasuk pengangkutan batu bara yang akan dilakukan jika izin pengelolaan tambang bekas dari pemerintah itu benar diterima.
Busyro mengungkap bahwa ditemukan banyak kasus suap dalam prosesnya sejak dulu. Sehingga penerimaan izin tambang itu dinilai berpotensi terlalu banyak menimbulkan masalah.
"Semuanya (masalah), sampai proses-prosesnya itu, proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Busyro menyinggung soal istilah pelabuhan tikus dalam pengelolaan tambang. Dalam pengalamannya, dia bilang ada ribuan pelabuhan tikus yang bermain dalam tambang itu.
"Sehingga ada istilahnya dulu itu pelabuhan tikus, ada 1000 pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengakutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap," ujarnya.
"Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti ditemukan indikasi itu akan mengembalikan," imbuhnya.
Disampaikan Busyro, jika hanya ditemukan indikasi terkait hal itu pun kemungkinan besar izin tambang akan dikembalikan. Pihaknya menyebut bahwa PP Muhammadiyah tidak akan memaksakan untuk menerima pengelolaan tambang dari pemerintah.
Baca Juga: Lokasi Tambang Yang Bakal Dikelola PBNU: Bekas Perusahaan Bakrie Group, Luasnya 26.000 Hektare
Menurutnya dengan mengembalikan izin tambang itu pun, Muhammadiyah tetap mampu membiayai segala gerakan yang ada. Dia menilai Muhammadiyah tak akan jatuh miskin atau kekurangan jika mengembalikan izin tambang tersebut.
"Iya, indikasi kan awalnya. Jadi tidak akan memaksakan, dan dengan dikembalikan itu Muhammadiyah insya allah bisa tetap membiayai gerakan-gerakannya seperti selama ini tidak akan kekurangan apalagi miskin," tegasnya.
Busyro dikenal sebagai sosok paling lantang menolak tawaran izin tambang dari pemerintah. Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PP Muhammadiyah itu bahkan tidak hadir ketika PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional untuk membahas penerimaan izin tambang tersebut.
