"DPR RI bersama Pemerintah terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan dan gejolak ekonomi global, sehingga dapat melakukan berbagai mitigasi risiko fiskal," tuturnya.
Lebih lanjut, Puan memastikan DPR terus menjaga agar APBN tetap dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli rakyat, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
Puan pun mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global dan APBN dapat menopang dan mendorong kesejahteraan rakyat.
"Ke depan, APBN perlu semakin diperkuat dalam menyelesaikan permasalahan struktural dalam bidang pangan, energi, ketimpangan sosial, pendapatan masyarakat, kemiskinan, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan wilayah," pesan Puan.
“DPR RI akan terus mempertajam pelaksanaan hak budget DPR RI sehingga dapat memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sehingga hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan,” imbuhnya.
Dari sisi fungsi pengawasan DPR, Puan menyebut dewan mengarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan UU dan dalam menjalankan urusan pelayanan umum kepada rakyat.
“Dengan begitu, rakyat merasakan kehadiran negara dalam menangani urusan kehidupannya,” katanya.
Pada tahun sidang 2023-2024, Puan merinci fungsi pengawasan DPR diarahkan pada persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2024, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pengawasan DPR juga difokuskan pada penanganan percepatan penurunan stunting, penanganan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, permasalahan peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, permasalahan mafia pertanahan, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.
DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).
Tak hanya itu, DPR pun pada Tahun Sidang 2023-2024 telah melakukan penetapan mitra kerja baru AKD DPR RI, yakni Otoritas Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II dan Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komisi IV.
“Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” sebutnya
“DPR RI juga aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, ikut mengambil peran membangun tata dunia yang lebih baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tambahnya.
Pada fungsi diplomasi parlemen itu, Puan mengungkap DPR RI aktif dalam menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen. Baik pada tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.
“Melalui berbagai kegiatan tersebut, beragam isu menjadi perhatian DPR RI, antara lain perdamaian dan keamanan kawasan, kemerdekaan Palestina, perubahan iklim, ekonomi hijau, hak air bersih untuk rakyat, kepemimpinan perempuan, keamanan siber, pemberantasan korupsi, serta penyelesaian krisis di berbagai negara,” urai Puan.
TERPOPULER
