Suara.com - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) mengaku bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pasalnya, KPK akan tetap melakukan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum mendaftarkan diri ke KPU daerah.
Namun, untuk calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka setelah mendaftarkan diri ke KPU daerah, KPK akan menunda proses hukumnya.
“Dari pimpinan, informasi sementara, sudah memerintahkan struktural yang terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).
“Jadi, menginformasikan kepada KPU. Nah nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap,” tambah dia.
Sebelumnya, KPK mengaku akan menunda proses hukum yang melibatkan para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Tessa mengatakan proses hukum calon kepala daerah akan dilanjutkan kembali setelah Pilkada 2024 selesai.
"Menunggu hajatan Pilkada selesai," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).
Namun, Tessa mengatakan hal tersebut tidak berlaku pada calon kepala daerah yang sudah berstatus sebagai tersangka sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
"Bagi Cakada/Cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPsebelum proses pendaftaran yang bersangkutan di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai timeline yang telah direncanakan," tutur Tessa.
Baca Juga: Bantah Sengaja Lamban Usut Kasus Pesawat Jet Kaesang, Nawawi: Semua Orang di hadapan KPK Sama!
