Profil Aida Suwandi Budiman: Lulusan Pertanian yang Dilantik Jokowi jadi Anggota Dewan Komisioner LPS

Suara.com - Aida Suwandi Budiman baru-baru ini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengangkatan Aida Suwandi Budiman tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pelantikan sendiri dilakukan pada 11 September 2024.

Aida Suwandi Budiman dipilih Jokowi bukan tanpa alasan. Ia memiliki latar belakang yang cukup mumpuni untuk mengurus bidang LPS yang berkaitan dengan keuangan.

Lalu siapa Aida Suwandi Budiman ini?. Berikut ulasannya.

Profil

Aida Suwandi Budiman lahir di Bogor, Jawa Barat pada 1965. Ia cukup berpengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional dan baurannya dengan aturan reformasi struktural yang dibutuhkan di Indonesia.

Melansir dari bi.go.id, Jumat (13/9/2024), Aida Suwandi Budiman masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2022-2027.

Pendidikan

Perempuan 59 tahun ini merupakan alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mengambil jurusan Pertanian Agribisnis pada tahun 1987.

Tak berhenti di jenjang sarjananya, Aida Suwandi Budiman melanjutkan magisternya di University of Southern California. Selanjutnya ia kembali menimba ilmu di Claremont Graduate University dan menyandang gelar Phd bidang ekonomi pada 2001.

Karier

Meski lulus sebagai mahasiswa pertanian, Aida lebih banyak berkecimpung di dunia perbankan. Kemampuannya di bidang ekonomi mengantarkan dan bergabung dengan BI pada 1991.

Kariernya di BI tak pernah putus, sebut saja pada 2010 di ditunjuk menjadi Wakil Direktur Eksekutif, Intenational Monetar Fund atau IMF. Ia tergabung di keanggotaan IMF Soth-East Asia Voting Gruoup (SEAVG) Office yang beranggotakan 13 negara.

Aida menjadi Wakil Direktur Eksekutif IMF Kantor Asia Tenggara selama 3 tahun mulai dari 2010-2013.

Bertugas di BI, Aida juga sempat menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan BI serta sinergi dengan bauran kebijakan nasional selama hampir 2 tahun sejak 2020-2022.