Tak Pusing Menag Yaqut Mangkir, Pansus Siap Setor Laporan Dugaan Pelanggaran Haji 2024 ke Pimpinan DPR Kamis Depan

Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI 2024 akan melaporkan laporan akhir hasil kerjanya kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (26/9/2024).

Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar mengungkapkan, jika pihaknya nanti akan segara bersurat kepada badan musyawarah (Bamus) DPR RI penjadwalan penyampaian laporan akhir Pansus. 

Laporan tersebut nantinya akan disampaikan secara langsung Ketua Pansus Haji DPR RI, Nusron Wahid. 

"Kami tanggal 23 malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024). 

Adapun kekinian, kata dia, laporan Pansus masih terus disusun. Ia membocorkan, jika dalam laporan Pansus ada dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Haji 2024. 

"Ya ada (dugaan pelanggaran), kalau pembagian kuota itu kita sepakati jam 7, nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, soal adanya pelanggaran pidana tersebut nantinya akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum. 

"Merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti," tuturnya. 

"Aparat penegak hukum kan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," imbuhnya. 

Tetap Keluarkan Rekom 

Rekomendasi hasil kerja Pansus Angket Haji akan segera diumumkan meski Gus Yaqut kembali tak hadiri rapat di DPR. Hal itu lantaran Pansus haji disebut telah menemukan banyak bukti soal Yaqut melanggar Undang-Undang. 

"Maka meskipun, taruhlah meskipun, paling jelek Menteri Agama tidak hadir dalam pansus, tetapi pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak Undang-Undang," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024) lalu. 

Ia pun membeberkan salah satu kesalahan Menag adalah terkait adanya dugaan gratifikasi terkait pelaksanaan haji 2024. 

"Termasuk salah satunya adalah yang paling penting di situ ada unsur gratifikasi dan oleh karena itu memang layak para penegak hukum untuk segera menelusuri ketidakberesan haji tahun 2024, termasuk haji tahun 2023 dan kebelakangnya terus," ujarnya. 

Ia mencontohkan salah satu indikatornya yakni soal kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20 ribu. Pansus menduga kuota tersebut telah diperjualbelikan.