Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR Tuai Kecaman, Golkar: Mari Berbesar Hati, Pak Harto Ada Salahnya?

Suara.com - Elite Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menilai jika tak ada salahnya nama Presiden Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).  

"Nah saat kita melihat ke depan, marilah kita berbesar hati ya. Founding father kita, Pak Soekarno sudah di itukan, apa salahnya? mungkin Bapak Gus Dur itu ada salahnya apa? Pak Harto ada salahnya? Mari kita melangkah melihat ke depan, supaya jangan ada lagi gitu lho," kata Lodewijk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024). 

Menurutnya, tak perlu diributkan soal penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut. Ia menyarankan agar semua pihak fokus menatap masa depan. 

"Sehingga kita bisa fokus ke depan. fokus ke depan untuk bagaimana membangun bangsa ini. kenapa? saat kita berbicara 2045, Berarti anak anak yang skrg ada usia 20 an tahun itu menjadi fondasi utama. Karena kita mendapatkan bonus demografi," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, jangan berkutat hanya pada satu sejarah. Menurutnya, kalau ada satu diberikan jalan maka jalan yang lain juga harus dibuka. 

"Nah kalau kita hanya berkutat dengan itu saja, sejarah... Itu bagian dari sejarah. Tetapi marilah kita berbesar hati kalau 1 pihak sudah membuka diri ada pihak lain juga, sebaiknya membuka diri gitu loh," ungkapnya. 

Ia menyampaikan, jika penghapusan nama Soeharto tersebut bukan langkah untuk mentoleransi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. 

"Aturan sudah ada kok. Sampe kapan? Ya. Katakan seperti saya pernah mendengar, apa kami banyak orang bersalah, apa kami tidak boleh berbuat benar selalu harus salah terus. Artinya waktu dia berpikir seperti, itu bukan toleransi atas kesalahan. Yang salah dihukum. Ada prosedurnya. Ada aturan yang mengatur itu," katanya. 

"Udah berpikir positif aja lah. Supaya kita.. Kalau  itu terus ke belakang, kan nanti dia.. Oh kenapa dia boleh, kenapa ini gak boleh. Kapan mau selesai?," sambungnya. 

Sebelumnya,  MPR RI secara resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).  

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam sisang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). 

"Terkait dengan penyebutan nama Mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998 tersebut secara diri pribadi, Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia," kata Bamsoet.  

Pasal 4 TAP MPR Nomor 11/1998 mengamanatkan pemberantasan KKN bagi pejabat negara termasuk Presiden Soeharto, dan para kroninya. Adanya ketetapan itu ditekan pada 13 November oleh MPR di bawah pimpinan Harmoko.  

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia," demikian bunyi TAP tersebut.  

Bamsoet juga mengatakan, jika keputusan untuk mencabut nama Soeharto dari Pasal itu merupakan tindak lanjut dari Surat dari Fraksi Golkar pada 18 September 2024, dan diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September dua hari sebelumnya.  

Menurutnya, TAP MPR itu secara yuridis masih berlaku. Namun, proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal itu telah selesai lantaran Soeharto telah meninggal dunia.  

"MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana status hukum TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh tap MPR nomor 1/R 2003," ujarnya. 

Sementara itu, MPR pada kesempatan yang sama juga mengeluarkan keputusan pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Salah satu pertimbangan dalam TAP MPRS itu berbunyi Presiden Sukarno disebut melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian, poin itu tak lagi terbukti.  

Lalu, soal TAP terkait pemberhentian Presiden Gus Dur pada 2001. MPR menyatakan TAP MPR Nomor II Tahun 2001 yang menyatakan bahwa ketidakhadiran dan penolakan Gus Dur untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR kala itu dinilai telah melanggar haluan negara, tidak berlaku lagi.  

"MPR yang saya hormati, seluruh hal di atas dilaksanakan oleh pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," tuturnya.