Suara.com - Puan Maharani kembali dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lima tahun ke depan. Pelantikan Ketua DPP PDI Perjuangan itu sebagai pimpinan lembaga legislatif seolah menggambarkan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) legawa memberikan kursi.
Padahal diketahui, dari delapan partai yang masuk ke parlemen, tujuh di antaranya kini telah bersama KIM atau mendukung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hanya PDIP yang belum memutuskan bergabung atau tidak.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai padahal partai-partai pendukung Prabowo tersebut bisa saja merebut kursi pimpinan DPR dari PDIP melalui revisi Undang-Undang MPR/DPR/DPD/DPRD atau UU MD3. Tetapi mereka memilih ikut aturan lama dengan tidak melakukan revisi.
"Dan kita tahu bahwa Partai Gerindra sangat bijaksana memberikan kursinya kepada PDIP karena memang sesuai dengan undang-undang tersebut dan tidak direvisi," ujar Ujang kepada Suara.com, Rabu (2/10/2024).
Ujang memandang langkah tersebut tidak begitu saja dilakukan. Menurutnya tentu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara KIM atau partai-partai pendukung Prabowo dengan PDIP untuk saling menjaga dan menghormati.
Adapun pelantikan Puan sebagai Ketua DPR, menurutnya juga atas restu dari Prabowo.
"Tidak mungkin KIM, Prabowo merestui Puan atau PDIP menjadi ketua DPR kalau tidak ada kesepakatan yang saling menguntungkan untuk saling menjaga pemerintahan ke depan," kata Ujang.
Melihat dinamika tersebut, Ujang menilai bahwa nantinya koordinasi antara legislatif yang dipimpin Puan dan eksekutif yang dinahkodai Prabowo akan berjalan mulus.
DPR diprediksi bakal menyepakati kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan. Mengingat adanya komitmen untuk saling menjaga antara partai di KIM dengan PDIP.
"Jadi saya melihat kebijakan-kebijakan Prabowo ke depan di parlemen kelihatannya akan lancar, mulus, aman sentosa lah, lancar jaya ya di situ saya melihatnya," kata Ujang.
TERPOPULER
