Infografis
Suara.com - Viral di media sosial menyoal larangan menikah di hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional mulai 1 Januari 2025. Hal ini sebagaimana tersiar di sejumlah akun TikTok.
Dalam video yang dilihat Suara.com pada Minggu (13/10/2024) di salah satu akun TikTok memperlihatkan seorang pria diduga penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) tengah berbicara di depan pria dan wanita diduga pasangan pengantin.
Pria itu mengatakan, mulai 1 Januari 2025 tidak ada pernikahan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur.
"Jadi hanya di hari kerja," kata pria itu.
Pria itu juga menyebut Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dia mengatakan, bagi yang memaksakan untuk menikah pada hari Sabtu dan Minggu, maka KUA tidak bisa mengeluarkan akta nikah dan harus melakukan isbat di Pengadilan Agama.
Hanya saja, video itu seperti dipotong-potong. Sehingga, ucapan pria diduga penghulu itu seperti tidak lengkap dalam penyampaian informasinya.
Diketahui, Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan pada 7 Oktober 2024 dan berlaku 3 bulan setelah ditetapkan atau 7 Januari 2024.
Pada Pasal 16 peraturan itu disebutkan akad nikah di KUA kecamatan hanya bisa dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
Pasalnya berbunyi seperti ini:
(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan pada hari dan jam kerja.
(2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar KUA kecamatan.
Respons Kemenag
Sementara itu berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Agama (Kemenag) RI yang diterima Suara.com pada Minggu (13/10/2024), mengklarifikasi beredarnya video viral terkait larangan menikah pada hari Sabtu, Minggu atau pada hari libur nasional.
Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menegaskan tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar KUA, baik pada hari kerja maupun di hari libur.
Pernyataan ini merespons beredarnya informasi di media sosial soal larangan nikah di hari libur setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
