REGIONAL:
Suara.com - Kemandirian Pesantren jadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) dalam kepemimpinan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Sejak digulirkan tahun 2021, tercatat sudah ada 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaat dari program ini.
Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) ini bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung klontong, laundry, souvenir, konveksi, hingga air minum.
Ke depan, Menag terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.
“Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnisn digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpraner,” papar Gus Men.
Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merk dan fasilitasi izin usaha dan sertitikasi halal.
“Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas,” papar Gus Men.
“Pesantren juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budiaya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren,” tandasnya.
Kemandirian Pesantren diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pesantren sasaran juga menerima bantuan inkubasi bisnis. Pada awal digulirkan, ada 105 pesantren yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 Miliar. Tahun 2022, program ini menyasar 504 pesantren, dengan bantuan mencapai Rp46 Miliar.
Pada tahun ketiga, Kemenag memperluas jangkauan program ini hingga 1.467 pesantren. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp245,55 Miliar. Tahun ini, sebanyak Rp160,50 miliar disiapkan untuk 1.500 pesantren sasaran program Kemandirian Pesantren.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendis Kemenag RI, Basnang Said menjelaskan tidak pernah ada dalam sejarah Kementerian Agama, negara melalui Kemenag membantu pesantren dengan begitu masifnya
“Di pondok-pondok yang sudah mendapatkan bantuan nanti diarahkan menjadi BUMP, Syaratnya adalah di pondok itu tidak hanya punya satu usaha, harus lebih dari tiga usaha, artinya di pondok ada minimarekt nya, laundry dan Badan Usaha Pesantren (BUMPES) yang menndaptkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya jika suatu waktu pondok ini akan menambah modalnya dari perbankan, saya kira dengan cara ini bisa jadi jaminan bagi pondok pesantren,” papar Basnang.
Ia juga menambahkan bahwa kedepannya, Kemenag juga akan menghadirkan Economy HUB Pesantren yaitu sebuah pangkalan ekonomi yang akan digunakan dari, oleh dan untuk pesantren.
“Jadi sebuah pondok jika ingin membeli beras, tidak membeli dari yang lain tapi ambil dari ekosistem yang ada di pondok pesantren itu. Misalnya, di Jombang kebutuhan akan lele, ayam tidak diambil dari tempat lain tapi perputaran ekonomi terjadi di dalam pondok pesantren,” ucapnya.
Ia juga menturkan bahwa Gus Menteri Agama selalu menekankan jika pondok pesantren sudah sejahtera maka kesejahteraannya itu bisa membiayai fungsi dakwah dan fungsi pendidikan pesantren.
“Gus Menteri juga menyampaikan kalau pondok sudah sejahtera maka mereka tidak akan pernah tergadaikan untuk kepentingan politik karena sudah punya prinsip ekonomi yang mapan,” pungkas Basnang.
TERPOPULER