Soal 49 Calon Menteri, PDIP Siap Kritisi Kabinet Prabowo: Kami Punya Legacy Lawan Rezim Otoriter!

Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim merespons langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah memanggil 49 nama calon menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang. 

Chico menegaskan, jika sikap PDIP berada dalam pemerintahan atau berada di luar, hal itu merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

"Bahwa keputusan strategis apakah berada dalam pemerintahan ke depan atau berada di luar dan menjadi penyeimbang merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Chico kepada Suara.com, Selasa (15/10/2024). 

Ia mengatakan, jika partainya memiliki legacy di dalam membangun demokrasi. Menurutnya, metode pemikiran yang diajarkan di dalam sekolah partainya adalah krtisis atau denk methode, dialektis, dan kontemplatif. 

"Dinamika terhadap persoalan tersebut bagus dalam demokrasi," katanya. 

Di sisi lain, Chico menegaskan, jika Megawati masih punya hubungan baik dengan Prabowo. 

"Bahwa hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo sangat baik dan memiliki akar historis. Dalam beberapa platform partai seperti yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, energi, keuangan, pertahanan, dan pentingnya nation and character building serta politik pendidikan dan kemudayaan, antara kedua partai memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda," ujarnya. 

Menurutnya, ke depan PDIP terus berkomitmen bagi kemajuan bangsa dan negara dengan jalan Trisakti Bung Karno. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas presiden sebagai kepala negara, kata dia, PDIP selalu mendukung upaya pencapaian tujuan bernegara. 

"PDI Perjuangan memiliki legacy di dalam membangun demokrasi yang ditandai dengan kesejarahan melawan rezim Orde Baru yang otoriter, dan juga mengkritisi terjadinya watak otoriter populis," ungkapnya. 

"Demokrasi selalu memerlukan check and balances. Kekuasaan selalu melalui kritik. Tugas ini selalu dijalankan Partai baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan," sambungnya.