Suara.com - Dari 49 tokoh yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto yang diproyeksi sebagai menteri, 23 orang di antaranya berasal dari partai politik. Sedangkan pada bursa calon wakil menteri, sekitar 19 dari 59 orang juga pengurus partai.
Kemungkinan gemuknya kabinet Prabowo, menimbulkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan APBN oleh para menteri terutama yang berasal dari partai politik.
"Kalau kita lihat selama ini dari masa ke masa, pasca Bu Megawati saja, mayoritas menteri-menteri yang terlibat kasus korupsi adalah utusan partai. Ini memang masalahnya lebih banyak di institusional desain dari politik," kata dosen Universitas Paramadina Septa Dinata dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran' secara virtual, Rabu (16/10/2024).
Menurutnya, ketika para menteri yang dilantik itu memiliki latar belakang sebagai pengurus partai, dinilai akan sulit memiliki independensi dalam membuat kebijakan.
"Artinya memang kaki menteri satunya ada di partai. Bahkan kalau dilihat dari kasus pada periode terakhir pak Jokowi, beberapa menteri bahkan 'ditumbalkan' untuk kepentingan tertentu. Beberapa kasus kalau ditelusuri itu terlihat sekali ada kekuatan lebih besar yang mengatur," ucap Septa.
Sekalipun Prabowo telah membuat pernyataan dengan melarang para menteri di kabinetnya nanti untuk mencari uang lewat APBN, Septa merasa pesimis arahan tersebut benar-benar bisa terealisasi.
"Ini jadi sulit kita berharap lebih, apakah benat-benar kabinet yang dibentuk pak Prabowo akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main' APBN. Karena memang tuntutan pembiayaan partai juga di antaranya dibebankan kepada menteri," pungkasnya.
