Protes Asetnya Dirampas, Jaksa Minta Hakim Tolak Keberatan Rafael Alun, Ini Alasannya!

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk menolak keberatan atas perampasan aset Rafael Alun Trisambodo.

Adapun permohonan atas keberatan perampasan aset aset terpidana tersebut diajukan oleh Subjek Hukum Korporasi yaitu CV. Sonokoling Cita Rasa dan Subjek Hukum Orang yaitu Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, dan Martinus Gangsar.

“Permohonan tersebut secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Karena jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini, setelah aset-aset tersebut dieksekusi,” kata JPU dari KPK Rio Frandy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dia menegaskan bahwa putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa aset-aset yang menjadi keberatan bagi pemohon sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dengan begitu, dia menilai aset-aset tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara.

“Namun demikian, secara lengkap kami akan sampaikan kepada Mejelis Hakim pada acara tanggapan atas permohonan pada persidangan selnajutnya pada yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Okotber 2024,” tandas Rio.

Dalam permohonannya, CV Sonokoling Cita Rasa menyampaikan keberatan terhadap dirampasnya aset berupa satu unit mobil Innova dan satu unit mobil Grand Max.

Kemudian, pemohon perseorangan menyampaikan keberatan terhadap dirampasnya uang di safe deposit box Rafael sebesat Euro 98.00, SGD 2.098.365, dan USD 937.900. 

Mereka juga keberatan dengan aset berupa perhiasan di safe deposit box Rafael yang terdiri dari 3 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan sebuah liontin.

Aset lain yang diajukan keberatan untuk dirampas ialah rumah di Jalan Wijaya Kemayoran, rumah di Srengseng dan Ruko di Meruya, dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, dan sebuah mobil VW Caravelle.

Sekadar informasi, Rafael alu divonis hukuman pidana 14 tahun penjara untuk kasus gratifikasi dan TPPU. Atas putusan tersebut pula, KPK merampas aset Rafael dan menyetorkannya ke kas negara dengan nilai Rp 40,5 miliar pada 27 Agustus 2024 lalu.