Suara.com - Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza Utara harus mencerminkan komitmen untuk tidak menerapkan kebijakan kelaparan. Dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menegaskan bahwa kebijakan semacam itu akan dianggap mengerikan dan tidak dapat diterima serta memiliki implikasi di bawah hukum internasional dan hukum AS.
Thomas-Greenfield menjelaskan bahwa pemerintah Israel telah menyatakan bahwa pemotongan pasokan makanan dan kebutuhan penting lainnya tidak akan terjadi.
"Kami akan terus memantau apakah tindakan Israel di lapangan sesuai dengan pernyataan ini," ujarnya.
Pemerintah AS juga telah menekankan kepada Israel bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah dalam sebulan ke depan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di wilayah Palestina, atau mereka mungkin menghadapi pembatasan terhadap bantuan militer AS.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menjelaskan kepada wartawan sebelum pertemuan Dewan Keamanan bahwa Israel tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra internasional demi memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan di Jalur Gaza.
"Masalah di Gaza bukanlah kekurangan bantuan. Masalahnya adalah Hamas, yang mencuri bantuan - menyimpan dan menjualnya untuk mendanai mesin teror mereka, sementara warga sipil menderita," ungkap Danon.
Hamas, di sisi lain, telah berulang kali membantah tuduhan Israel mengenai pencurian bantuan dan menyatakan bahwa Israel adalah pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan pasokan di wilayah tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan ketegangan yang berkelanjutan dalam konflik Israel-Palestina, dengan perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.
Baca Juga: Situs Bersejarah Nabi Yakub di Lebanon Dihancurkan Israel
