Suara.com - Enam belas negara Uni Eropa (UE) yang berkontribusi pasukan untuk Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) sepakat untuk meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap Israel guna mencegah insiden lebih lanjut yang melibatkan misi tersebut.
Keputusan ini diambil setelah konferensi video yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, dan Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, pada Rabu (16/10), di tengah meningkatnya ketegangan antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Hizbullah di selatan Lebanon.
Konferensi tersebut diikuti oleh negara-negara utama UE, termasuk Irlandia, Jerman, Spanyol, Austria, dan Yunani.
Negara-negara ini secara bersama-sama mengutuk berbagai serangan terhadap markas UNIFIL dan mendesak Israel untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.
Meskipun Israel telah meminta UNIFIL untuk menarik pasukannya sejauh 5 km dari perbatasan Israel-Lebanon, yang berarti meninggalkan semua posisi UNIFIL di selatan Lebanon, negara-negara kontributor misi tersebut menolak permintaan itu.
Kementerian Pertahanan Italia dalam pernyataannya menyatakan bahwa hasil utama pertemuan tersebut adalah keinginan bersama untuk memberikan tekanan politik dan diplomatik yang signifikan kepada Israel agar tidak ada insiden lain yang terjadi. Selain itu, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Hizbullah tidak dapat menggunakan personel UNIFIL sebagai perisai dalam konteks konflik.
Seruan ini muncul setelah serangkaian serangan IDF yang menargetkan posisi UNIFIL di selatan Lebanon sejak 9 Oktober, yang menyebabkan beberapa pasukan penjaga perdamaian mengalami luka-luka.
Pada hari yang sama, negara-negara UE menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga kehadiran UNIFIL yang stabil di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa setiap perubahan terkait masa depan misi harus diputuskan secara kolektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Antara)
Baca Juga: PBB Kecam Israel: Serangan Terhadap Petani Palestina Ancam Kedaulatan Pangan dan Hak Asasi
